EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI SATUAN RESKRIM POLRES HULU SUNGAI TENGAH

Sulistiono, Dany (2021) EFEKTIVITAS PEMBERLAKUAN HUKUM ACARA PIDANA DALAM PENANGANAN ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK PIDANA DI SATUAN RESKRIM POLRES HULU SUNGAI TENGAH. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Jurnal_Dany Sulistiono_18810610.pdf

Download (2MB)

Abstract

Undang Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 3 sangatlah jelas mengatur bagaimana perlakuan / hak terhadap anak dalam proses peradilan pidana baik ditingkat penyidikan, penuntuan dan persidangan. Peran orang tua, masyarakat dan Lembaga / Instansi pemerintah dan non pemerintah diluar Criminal Justice System (CJS) juga ikut dalam penangaan perkara anak sebagai pelaku tindak pidana. Tentunya ini merupakan tanggung jawab semua pihak. Apabila semua pihak berperan serta dalam mencegah timbulnya anak sebagai pelaku tindak pidana, maka tumbuh kembang anak akan sesuai dengan harapan kita semua. Penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah tentang bagaimana efektivitas pemberlakuan hukum acara pidana terhadap penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana di Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah. Serta bagaimana penanganan oleh penyidik terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana di Satuan Reskrim Polres Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dan difokuskan pada eketivitas hukum yang berlaku dan sudah berjalan di masyarakat, baik dalam hal korban, pelaku, penyidik serta perangkat hukum lainnya seperti jaksa penuntut umum, hakim, Lembaga Pemasyarakatan, Dinas Sosial bahkan elemen masyarakat juga terlibat didalamnya. Dari penelitian ini didapat kesimpulan bahwa pemerintah belum sepenuhnya mendukung penegakan hukum terhadap anak, khususnya anak sebagai pelaku tindak pidana. Dengan tidak adanya Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKS) sehingga perangkat penegakhukum (penyidik, jaksa, hakim dan Lembaga Pemasyarakatan) harus bekerja ekstra untuk menjalankan amanat undang-undang sehingga penanganan anak sebagai pelaku tindak pidana secara profesional dan tidak meanggar HAM. Law Number 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System Article 3 clearly regulates the treatment/rights of children in the criminal justice process at the level of investigation, prosecution and trial. The role of parents, society and government and non-government institutions / agencies outside the Criminal Justice System (CJS) also participates in handling cases of children as perpetrators of criminal acts. Naturally this is the responsibility of all parties. If all parties participate in preventing the emergence of children as perpetrators of criminal acts, the child's growth and development will be in accordance with all of our expectations. This study focuses on the formulation of the problem of how the effectiveness of the enforcement of criminal procedural law on the handling of children as perpetrators of criminal acts in the Hulu Sungai Tengah Police Criminal Investigation Unit. And how is the handling by investigators of children as perpetrators of criminal acts in the Hulu Sungai Tengah Police Criminal Investigation Unit. This study uses empirical legal research methods and focuses on the effectiveness of applicable laws and has been running in the community, both in terms of victims, perpetrators, investigators and other legal instruments such as public prosecutors, judges, correctional institutions, social services and even elements of society are also involved in it. . From this research, it can be concluded that the government has not fully supported law enforcement against children, especially children as criminals. In the absence of Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPKS) so that law enforcement officers (investigators, prosecutors, judges and correctional institutions) have to work extra to carry out the mandate of the law so that handling children as perpetrators of criminal acts in a professional manner and do not violate human rights.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pidana, Anak, Penyidik Criminal, Child, Investigator
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Dany Sulistiono
Date Deposited: 27 Sep 2021 04:10
Last Modified: 27 Sep 2021 04:10
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/7938

Actions (login required)

View Item View Item