KEDUDUKAN PEMBAYARAN HUTANG MAHAR BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM

Alfian, Muhammad (2021) KEDUDUKAN PEMBAYARAN HUTANG MAHAR BERDASARKAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 1 TAHUN 1991 TENTANG KOMPILASI HUKUM ISLAM. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL Fix Plagiasi.pdf

Download (589kB)

Abstract

Konflik permasalahan yang sering terjadi dalam masyarakat yang berkembang pada masa sekarang ini tentang masalah hutang mahar yang tidak dibayarkan suami setelah terjadi perceraian. Hal ini menjadi permasalahan bagi pihak mantan isteri untuk menuntut haknya kepada mantan suami apabila mahar masih terutang. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu kedudukan pembayaran hutang mahar berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam dan akibat hukum dari pembayaran hutang mahar berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa kedudukan pembayaran hutang mahar berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam tentang mahar hutang boleh dihutang atau ditangguhkan jika calon isteri ridho dan memberikan izin maharnya di tangguhkan. Mahar yang ditangguhkan dan belum dilunasi oleh calon suami kepada calon isteri tidak mengurangi sahnya perkawinan dan tidak menyebabkan batalnya perkawinan, lain halnya dalam hal mahar masih terhutang apabila terjadi perceraian maka kewajiban suami untuk membayar mahar dari harta yang dimiliki suami selama terjadinya perkawinan dan bisa juga diselesaikan mahar hutangnya setelah terjadi perceraian dan akibat hukum dari pembayaran hutang mahar berdasarkan Insrtuksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam jika suami tidak melunasi mahar hutang menurut hukum Islam, jika istri ridho maka hutang mahar terhadap istri dianggap lunas namun jika istri tidak ridho, mahar dianggap masih terhutang sampai kapanpun dan menurut hukum Islam wajib dibayar sebagaimana hutang kepada orang lain, kalau tidak dibayar akan diminta pemenuhan pembayaran hutang mahar dihari kemudian. Conflict problems that often occur in society that develop at this time about the problem of dowry debts that are not paid by the husband after a divorce. This is a problem for the ex-wife to claim her rights to her ex-husband if the dowry is still owed. This research focuses on two problem formulations, namely the position of paying dowry of debt based on Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law and the legal consequences of paying dowry of debt based on Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law. This research uses normative legal research methods, namely library research methods. The normative legal research method or the library legal research method is a method or method used in legal research that is carried out by examining existing library materials. From this study, it was found that the position of paying dowry debts based on Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law concerning debt dowries may be owed or suspended if the prospective wife is pleased and gives permission for the dowry to be postponed. Dowry that is suspended and has not been repaid by the prospective husband to the prospective wife does not reduce the validity of the marriage and does not cause the marriage to be canceled, it is different in the case that the dowry is still owed in the event of a divorce, the husband's obligation to pay the dowry from the property owned by the husband during the marriage and can also be complete the dowry of the debt after the divorce and the legal consequences of the payment of the dowry of the debt based on the Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law if the husband does not pay off the dowry according to Islamic law, if the wife is pleased then the dowry debt to the wife is considered paid off, but if the wife is not pleased, The dowry is considered to be owed at any time and according to Islamic law, it must be paid as it is owed to other people, if it is not paid, the payment of the dowry debt will be requested at a later date.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: kedudukan, Hutang Mahar, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam position, debt dowry, Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning the Compilation of Islamic Law
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Alfian
Date Deposited: 13 Oct 2021 01:42
Last Modified: 13 Oct 2021 01:42
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8343

Actions (login required)

View Item View Item