ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR TERHADAP MOBIL ANGKUTAN BARANG DI JALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Harianto, Dwi Joko (2021) ANALISIS YURIDIS TENTANG TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR TERHADAP MOBIL ANGKUTAN BARANG DI JALAN RAYA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2001 TENTANG PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
jurnal Dwi Joko.pdf

Download (555kB)

Abstract

Pungutan liar merupakan pelanggaran atau kejahatan atas peraturan atau norma hukum yang berlaku yang harus diperhitungkan sebagai perbuatan yang merugikan bagi korban. Perbuatan semacam ini tidak boleh dibiarkan tanpa ada penyelesaian hukum atas pelakunya. Karena itu setiap tindakan kejahatan yang dilakukan siapapun atas orang lain harus ditindak tegas tanpa memandang status, walau pelakunya penegak hukum atau Aparat Sipil Negara (ASN). Sebab pungutan liar dilakukan untuk kepentingan pribadi oknum atau kelompok tertentu. Pungutan liar dapat diartikan sebagai biaya administrasi yang tidak resmi biasanya dikaitkan dengan perizinan untuk kepentingan pribadi oknum penegak hukum atau Aparat Sipil Negara (ASN). Penelitian ini difokuskan pada dua masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang pungutan liar terhadap mobil angkutan barang di jalan raya dan bagaimana tanggungjawab pidana pelaku pungutan liar terhadap mobil angkutan barang di jalan raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yaitu mengkaji ketentuan undangundang dan bahan pustaka serta data sekunder (study literacy). Penelitian ini berusaha memaparkan kebenaran yang semestinya berlaku atas kekosongan hukum mengenai pungutan liar dan sanksinya menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan hukum pungutan liar terhadap mobil angkutan barang di jalan raya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi menurut Pasal 12 huruf e Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 423 KUHP. Karena telah memenuhi unsur objektif yaitu: dilakukan penegak hukum; menyalahgunakan kekuasaan; memaksa orang memberikan sesuatu, membayar, menerima pembayaran dengan potongan; dan mengerjakan bagi pribadi atau kelompok. Memenuhi unsur subjektif yaitu: dengan maksud menguntungkan pribadi atau orang lain secara melawan hukum. Tanggungjawab pidana pelaku pungutan liar atas mobil angkutan barang dapat dikenakan tindak pemerasan (Pasal 368 KUHP), menerima hadiah (Pasal 418 KUHP), melawan hukum dan menyalahgunakan wewenang (Pasal 423 KUHP), atau tindak korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 423 KUHP yang diancam penjara minimal empat tahun dan maksimal dua puluh tahun. Illegal levies are violations or crimes against applicable regulations or legal norms that must be estimated as acts thar harm the victim. This kind of acts should not be allowed without legal settlement of the perpetrators. Therefore every crime committed by anyone against another person must be dealt with firmly regardless of status, even though the perpetrator is a law enforcement apparatus or a state civilian apparatus. Because illegal levies are carried our for the personal benefit of certain individuals or groups. Illegal levies can be interpreted as unofficial administrative costs usually associated with licensing for personal gain by law enforcemen officials or the state civil apparatus. The research is focused on two problems, they are how is legal arrangement regarding illegal levies on the highway freight cars bases on Law Number 20 of 2001 Concerning the Eradication of Corruption and how the criminal liability of illegal levies on the highway freight cars bases on Law Number 20 of 2001 Concerning the Eradication of Corruption. This research is a normative study which examines the laws and library materials as well as secondary data. This research seeks to explain the truth that should apply to the legal vacuum regarding illegal levies and sanctions according to the Indonesian Criminal Code (KUHP) and Law Number 20 of 2001 Concerning the Eradication of Corruption. From the research of this study it was found that legal arrangement regarding illegal levies on the highway freight cars can be categorized as a criminal act of corruption according to article 12 letter e on Law Number 20 of 2001 Concerning the Eradication of Corruption and article 423 the Indonesian Criminal Code (KUHP). Because it has fulfilled the objective element which is carried out by law enforcement officers; abuse of power; forcing others to give something, pay, receive payment in pieces; and work for individual or groups. Fulfilling the subjective element that is intended to benefit the person or others unlawfully. The criminal liability of illegal levies on the highway freight cars can be subject to extortion (article 368 of KUHP), receive a gift or gratification (article 418 of KUHP), against the law and abusing authority (article 423 of KUHP), or corruption according Law Number 20 of 2001 Concerning the Eradication of Corruption juncto article 423 KUHP who face a minimum of 4 years in prison and a maximum of 20 years.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: tindak pidana pungutan liar, mobil angkutan barang, jalan raya, UndangUndang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. illegal levies, freight car, the highway, the law on corruption eradication
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Publikasi dan Pengelolaan Jurnal
Date Deposited: 11 Oct 2021 01:13
Last Modified: 11 Oct 2021 01:14
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8356

Actions (login required)

View Item View Item