IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MORATORIUM TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH

Ahmadi, Ahmadi (2021) IMPLEMENTASI KEBIJAKAN MORATORIUM TERHADAP UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
JURNAL AHMADI (17810291).pdf

Download (185kB)

Abstract

Pemekaran daerah yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan publik dan pemerataan pembangunan, hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, namun Pemerintah memperpanjang kebijakan tentang Moratorium atau penundaan sementarab terhadap pemekaran Daearah, penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan mengakat masalah yaitu bagaimana sebenarnya makna pemekaran dalam Pasal 35 di tinjau dalam prespektif Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah,bagaimana tinjauan hukum terhadap pemekaran dalam pasal 35 Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah. Kabijakan moratorium pemekaran atau penundaan sementara terhadap pelaksanaan pemekaran daerah, bertentangan dengan Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah, seharusnya Pemerintah dalam memperpanjang kebijakan moratorium pemekaran daerah didalam isi kebijakannya beralasan bahwa Pemerintah dalam proses membuat grand desain pemekaran daerah, sehingga kebijakan moratorium tersebut dapat menjadi terusan dari undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah Daerah dan tidak bertentangan dengan perarturan perundangan-undangan yang memperbolehkan pemekaran Daerah. Regional expansion which aims to improve public services and equitable development, this is in accordance with Law number 23 of 2014 concerning Regional Government, but the Government extends the policy on Moratorium or temporary delays to regional expansion, this research uses normative research methods by addressing the problem, namely How exactly is the meaning of expansion in Article 35 reviewed in the perspective of Law number 23 of 2014 concerning regional government, how is the legal review of expansion in Article 35 of Law number 23 of 2014 concerning Regional Government. The policy of the moratorium on regional expansion or temporary postponement of the implementation of regional expansion, contrary to Law number 23 of 2014 concerning regional government, the Government should have extended the moratorium on regional expansion in its policy content, arguing that the Government is in the process of making a grand design for regional expansion, so that the moratorium policy can be a continuation of Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government and does not conflict with the laws and regulations that allow regional expansion.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Makna, Pemekaran, Moratorium Meaning, Expansion, Moratorium
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Ahmadi
Date Deposited: 27 Oct 2021 02:30
Last Modified: 27 Oct 2021 02:30
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8663

Actions (login required)

View Item View Item