TUMPANG TINDIH TANAH BERSERTIFIKAT OLEH MASYARAKAT TERHADAP TANAH NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA

Ramli, Noval Adhitya (2021) TUMPANG TINDIH TANAH BERSERTIFIKAT OLEH MASYARAKAT TERHADAP TANAH NEGARA DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Artikel Noval Fix Plagiasi....pdf

Download (681kB)

Abstract

Meningkatnya kebutuhan masyarakat atas tanah mendorong meningkatnya jual beli tanah sebagai bentuk dari peralihan hak atas tanah. Yaitu perbuatan hukum yang disengaja dilakukan bertujuan untuk hak atas tanah berpindah ke yang mengalihkan kepada yang menerima pengalihan. Apabila terbit dua sertifikat atau lebih atas sebidang tanah, tentu akan ada perbedaan berkaitan dengan luas tanah, maupun batas batas tanah, yang sering ditemukan. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu apa penyebab terjadinya tumpang tindih tanah bersertifikat oleh manusia (masyarakat) terhadap tanah negara dilihat dari undang-undang nomor 5 tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok-pokok agraria, dan apa akibat hukum jika terjadi tumpang tindih tanah bersertifikat oleh manusia (masyarakat) terhadap tanah negara. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Bahan hukum yang digunakan yaitu sumber data sekunder yang diperoleh dari dokumen resmi, buku laporan, skripsi, tesis, dan peraturan perundang-undangan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa sebab terjadi sertifikat ganda mungkin bisa dikarenakan adanya unsur kesengajaan, ketidaksengajaan, dan dikarenakan kesalahan administrasi baik secara internal ataupun eksternal. The increasing need of the community for land has led to an increase in the sale and purchase of land as a form of the process of transferring land rights. That is a lawful act that is intentionally carried out with the aim that land rights are transferred from the transferor to the person receiving the transfer. If 2 (two) or more certificates are issued for 1 (one) plot of land, Of course there are differences related to land area and land boundaries that are often found. This research is focused on 2 (two) problem formulations, namely what is the cause of the overlapping of certified land by the community against state land in terms of law number 5 of 1960 concerning basic agrarian regulations, and what are the legal consequences if there is an overlap of land certified by the community against state land. This study uses a normative juridical method. The legal materials used are secondary data sources obtained from official documents, report books, skripsi, tesis, and laws and regulations. From this study, it was found that the cause of double certificates could be due to an element of intent, inadvertence, and due to administrative errors both internally and externally.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Tumpang tindih, Masyarakat, dan Tanah negara Overlap, Public, and country Land
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Noval Adhitya Ramli Ramli
Date Deposited: 01 Nov 2021 02:28
Last Modified: 01 Nov 2021 02:28
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8704

Actions (login required)

View Item View Item