PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DARI PERUSAHAAN YANG LALAI MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan)

MULIAWATI, MEYLANI (2021) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENUMPANG ANGKUTAN UMUM DARI PERUSAHAAN YANG LALAI MEMENUHI PERSYARATAN TEKNIS LAIK JALAN KENDARAAN BERMOTOR (Kajian Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Artikel Meylan.pdf

Download (549kB)

Abstract

Mengingat tingginya kejadian dan korban kecelakaan lalu lintas disebabkan kelalaian manajemen angkutan umum yang kadang mengabaikan memfasilitasi moda transportasi. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bahwa penyelenggara wajib memenuhi standar pelayanan minimal yaitu: keamanan, keselamatan, kenyamanan, keterjangkauan, kesetaraan, dan keteraturan, serta mengikutkan penumpang pada program asuransi kecelakaan. Hal ini dilakukan sebagai wujud tanggung jawab kepada penumpang dan tertib berlalu lintas untuk mencegah dan mengurangi resiko kecelakaan di jalan raya. Penelitian difokuskan membahas ketentuan kendaraan umum laik jalan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, dan pertanggungjawaban perusahaan yang lalai memenuhi persyaratan teknis laik jalan kendaraan bermotor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan lalu lintas. Penelitian ini merupakan penelitian normatif bersifat deskriptif melalui kajian peraturan undangundang dan bahan pustaka. Penelitian berusaha memaparkan ketentuan Pasal 141 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang terdapat kekaburan norma terkait implementasi perlindungan penumpang dan pertanggungjawaban perusahaan angkutan umum. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan angkutan umum menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan terutama Pasal 48 Ayat (2) dan Ayat (3) menetapkan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor ditentukan oleh kinerja minimal kendaraan bermotor. Pelanggaran atas persyaratan ini dapat dikenakan sanksi administratif ataupun pidana penjara atau denda berupa biaya pengobatan korban kecelakaan atau pemakaman dengan tidak menggugurkan tuntutan perkara pidana. Sebagai wujud jaminan dan kepastian hukum atas hak penumpang, perusahaan wajib mengikutkan awak kerja dan penumpang pada program asuransi kecelakaan. Considering the high incidence and victims of traffic accidents caused by negligence in public transport management which sometimes neglects to facilitate transportation modes. According to Law Number 22 of 2009 Concerning Road Transport Traffic that the operator must meet the minimum service standards, they are: security, safety, comfort, affordability, equality and ordernary, also enroll passengers in the accident insurance program. This is done as a form of responsibility to passangers and orderly traffic to prevent and reduce the risk of accident on the road. The research is focused on discussing the provisions of public roadworthy public transportation according to the Law Number 22 1 of 2009 Concerning Road Transport Traffic, and the liability of companies that neglect to meet the technical requirements for roadworthienes of motorized vehicles that caused traffic accidents. This research is a descriptive normative research by means of study of laws and library marterials. This research seeks to explain the provisions of article 141 paragraph (1) of the Law Number 22 of 2009 Concerning Road Transport Traffic there is a vagueness of norms related to the implementation of passenger protection and the accountability of public transport companies. From the research, it is found that the regulation of Law Number 22 of 2009 Concerning Road Transport Traffic especially the article 48 paragraph (2) and (2) of which sets the technical requirements and roadworthiness of motorized by the minimum performance of motorized vehicles. Violations of these requirements may be subject to administrative sanctions or imprisonment or fines in the form of medical expenses for victims of accidents or funerals by not eliminating criminal case claims. As a form of legal guarantee and certainty for passengers rights, the companies is obliged to include work crew and passengers in the accident insurance program.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: perlindungan hukum, penumpang angkutan umum, perusahaan, lalai, teknis laik jalan, kendaraan bermotor, lalu lintas angkutan jalan. law protection, public transport passengers, companies, neclectful, technically roadworth, motor vehicles, road transport traffic.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Parancis
Date Deposited: 06 Dec 2021 01:41
Last Modified: 06 Dec 2021 01:41
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/8999

Actions (login required)

View Item View Item