AKIBAT HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA

Ananti, Ananti (2021) AKIBAT HUKUM TERHADAP KEWENANGAN PRAPERADILAN DALAM MEMUTUS SAH TIDAKNYA PENETAPAN TERSANGKA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ARTIKEL_Ananti.pdf

Download (794kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan hukum praperadilan dalam memutus sah tidaknya penetapan tersangka dan untuk mengetahui akibat hukum terhadap kewenangan pengadilan dalam memutus gugatan praperadilan tentang sah tidaknya penetapan tersangka. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Berdasarkan konteks objek gugatan prapeadilan, kedudukan penetapan tersangka bukan sebagai upaya paksa karena di dalamnya tidak terdapat perampasan kemerdekaan. Di dalam objek gugatan praperadilan, penetapan tersangka dapat dikategorikan sebagai tindakan administrasi yang dapat disamakan dengan tindakanpenghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Adapun yang diuji di hadapan lembaga praperadilan adalah tentang sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh penyidik. Secara jelas di dalam KUHAP ditentukan, bahwa objek gugatan praperadilan tidak hanya dalam bentuk upaya paksa, namun juga upaya lainnya. Apalagi saat ini telah ada Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah menambah obyek pemeriksaan praperadilan yang semula sesuai Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang telah memperluas objek gugatan praperadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 telah menambah obyek pemeriksaan praperadilan yang semula sesuai Pasal 77 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana hanya terdiri dari pengujian sah tidaknya penangkapan, sah tidaknya penahanan, sah tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan serta ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan ditingkat penyidikan atau penuntutuan kini ditambah termasuk pengujian terhadap sah tidaknya penetapan seseorang sebagai tersangka, sah tidaknya penggeledahan dan sah tidaknya proses penyitaan. Akibat hukum pabila penetapan tersangka dibatalkan oleh pengadilan melalui mekanisme praperadilan maka penetapan-penetapan selanjutnya yang pernah dikeluarkan turut menjadi batal seperti apabila telah dilakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan terhadap tersangka tersebut.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Praperadilan, Sah Tidaknya Penetapan Tersangka
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Ananti
Date Deposited: 26 Jan 2022 03:36
Last Modified: 26 Jan 2022 03:36
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/9474

Actions (login required)

View Item View Item