Ananda, Muhammad Ervine (2022) HAK MEWARISI ANAK YANG LAHIR DARI PERKAWINAN BEDA AGAMA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text

Download (598kB)


Pada perkembangannya sekarang masih banyak melaksanakan perkawinan beda agama. Perkawinan tersebut terlaksana dengan cara memohon penetapan dari Pengadilan, termasuknya Penetapan Pengadilan Negeri yang memberikan izin untuk melangsungkan perkawinan beda agama di hadapan pegawai kantor catatan sipil, perkawinan mereka dilaksanakan setelah diundangkan Undang Undang Nomor 1 Tahun1974 Junto Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Rumusan masalah didalam penelitian ini yaitu bagamaina keabsahan beda agama dan hak waris anak yang lahir dari perkawinan beda agama, Metode penelitian yang dipakai yaitu hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan yakni metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Didalam perkawinan beda agama tidak ada aturan yang jelas dan tegas yang mengatur tentang perkawinan beda agama, menurut Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan menurut Kompilasi Hukum Islam mengatur larangan untuk melakukan perkawinan beda agama, sedangkan di dalam hak waris anak yang lahir dilluar nikah secara hukum perdata seorang anak hanya mendapatkan hak keperdataan dari seorang ibu, dan didalam putusan MA Nomor 122/Pdt.P/2020/PN Pti yang dimana Permohonan Perkawinan beda agama di tolak oleh MA, dan fatwa MUI seorang anak yang lahir dari perkawinan beda agama Hukum waris islam tidak memberikan hak waris kepada yang berbeda agama. In its turn of events, there are as yet numerous interfaith relationships. The marriage is done by mentioning a choice from the Court, one of which is the Choice of the Locale Court which allows to do interfaith relationships before the common vault office worker, their marriage is completed after the declaration of Regulation Number 1 of 1974 Junto Unofficial law Number 9 of 1975 concerning the execution Regulation Number 1 of 1974 concerning Marriage. The plan of the issue in this study is the manner by which the authenticity of various religions and the legacy privileges of kids brought into the world from interfaith relationships are utilized. The examination technique utilized is regularizing regulation or library regulation exploration strategies, which are techniques or strategies utilized in legitimate exploration directed by inspecting library materials. which exists. In interfaith relationships there are no reasonable and firm standards administering interfaith relationships, as per regulation number 1 of 1974 concerning marriage and as indicated by the Aggregation of Islamic Regulation it disallows interfaith relationships, while in the legacy privileges of youngsters brought into the world outside In common regulation marriage a kid just gets social equality from a mother, and in the choice of the Protected Court Number 046/PUNDANG-UNDANG-VII/2010 which expresses that a kid has an organic relationship (DNA test) with his folks, and the MUI fatwa is a kid brought into the world from interfaith relationships Islamic legacy regulation doesn't give legacy freedoms to individuals of various religions.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Perkawinan Beda agama, Hak Waris Anak, Keabsahan Perkawinan
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Ervine Ananda
Date Deposited: 21 Mar 2022 03:37
Last Modified: 21 Mar 2022 03:37
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/10253

Actions (login required)

View Item View Item