Aditya, Erwin (2023) Pertanggung jawaban pidana penyalahguna obat terlarang di kalangan remaja menurut undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
Text
PERNYATAAN KEASLIAN.pdf Download (289kB) |
|
Text
LEMBAR PENGESAHAAN.pdf Download (271kB) |
|
Text
Dokumen.pdf Download (117kB) |
Abstract
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum terhadap obat-obatan terlarang dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dan untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pengedar obat terlarang oleh remaja menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (LibraryResearch). Metode penelitian hukum normative atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Hasil Rumusan Masalah 1 dari pengaturan hukum terhadap obat terlarang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bagi pecandu obat terlarang terjerat pasal 54 dan pasal 127 terhadap penyalahgunaan obat-obatan terlarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam. Dan pengaturan lainnya diatur dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2010, Pemerintah dan aparat penegak hukum juga mengeluarkan Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung RI, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Menteri Kesehatan RI, Menteri Sosial RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian RI, dan Kepala BNNRI. Nomor: 01/PB/MA/III/2014, Nomor: 03 Tahun 2014, No.: 11 Tahun 2014, No. : PERBER /01/III/2014/BNN tentang Penanganan penyalahguna obat-obatan terlarang dan Korban penyalahgunaan obat-obatan terlarang ke Dalam Lembaga Rehabilitasi bagi pengguna dan Korban/ pemakai Obat-obatan terlarang yang melanggar. Hasil Rumusan Masalah II Pertanggungjawaban pidana obat terlarang bagi pengedar remaja menurut Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika akan dikenakan sanksi pidana berdasarkan Pasal 111, 119 dan 124 Undang-UndangNomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengingat begitu parahnya peredaran narkotika di Indonesia, sehingga salah satu pertimbangan yang harus dipegang oleh aparat yang berwenang, terutama pemerintah dan lembaga legislatif yang membentuk Undang- Undang sebagai efek jera, efek menakuti, efek relatif, melainkan juga bertujuan untuk menjaga masa depan sebuah bangsa apalagi pengedaran obat-obatan terlarang dilakukan oleh remaja akan dikenakan tuntutan pidana dan hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa bukan pemenjaraan melainkan menempatkan terdakwa ke Panti Rehabilitasi, untuk menjalani proses pengobatan dan perawatan berdasarkan pasal 54 kewajiban rehabilitasi medis dan sosial dimana masa rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sama dengan menjalani masa hukuman berdasarkan Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pertanggung jawaban pidana penyalahguna obat terlarang,remaja,dan undang-undang nomer 35 tahun 2009 tentang narkotika |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Erwin Aditya |
Date Deposited: | 06 Jan 2023 02:32 |
Last Modified: | 06 Jan 2023 02:32 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/14327 |
Actions (login required)
View Item |