Romadhona, Selfiyana (2023) PELAKSANAAN PENGAWASAN PENGGUNAAN MOBIL DINAS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI TANAH LAUT NOMOR 147 TAHUN 2020. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
Text
ABSTRAK.pdf Download (79kB) |
|
Text
Pernyataan Orsinalitas.pdf Download (227kB) |
|
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (212kB) |
Abstract
Pada dasarnya mobil dinas difungsikan untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta kewajiban Pegawai Negeri Sipil kepada pemerintah maupun masyarakat. Namun penggunaan fasilitas mobil dinas sehingga banyak Pegawai Negeri Sipil yang dengan sewenang-wenang menggunakan fasilitas tersebut untuk kepentingan pribadi ini dikarenakan pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terutama di Kabupaten Tanah Laut belum terlalu diperhatikan sehingga belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil seperti Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan bupati kabupaten tanah laut nomor 147 tahun 2020 mutlak diperlukan untuk dapat dijadikan pedoman dalam menegakkan disiplin, sehingga dapat menjamin terpeliharanya tata tertib dan kelancaran pelaksanaan tugas serta dapat mendorong PNS untuk lebih produktif berdasarkan sistem karier dan sistem prestasi kerja terutama di Kabupaten Tanah Laut. Untuk membahas permasalahan skripsi ini penulis menggunakan penelitian Hukum Sosiologi/Empiris. Penelitian ini berfokus pada perilaku masyarakat hukum dan penelitian ini memerlukan data primer sebagai data utama di samping data sekunder. Penelitian ini penulis menggunakaan metode penelitian Kualitatif yaitu untuk mengetahui atau menggambarkan kenyataan dari kejadian yang diteliti. Penelitian dengan menggunkan metode kualitatif ini adalah pendekatan penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan oleh penulis sendiri. Hasilnya Pengawasan dilakukan berdasarkan asas desentralilasi dimana Pemerintahan Pusat melipahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah untuk menindaklanjuti atau mengurus daerahnya masing masing. Pemberian Sanksi administrasi bagi penyalahgunaan mobil dinas, Setiap kerugian daerah akibat kelalaian, penyalahgunaan/pelanggaran hukum atas pengelolaan barang milik daerah diselesaikan melalui tuntutan ganti rugi sesuai dengan peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 dan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 147 tahun 2020. Setiap pihak yang mengakibatkan kerugian daerah dapat dikenakan sanksi administratif, yaitu pencabutan izin penggunaan kendaraan dinas yang tidak sesuai berita acara penyerahan kendaraan dinas kepada pengguna.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pengawasan, Penyalahgunaan, Mobil dinas |
Subjects: | K Law > K Law (General) K Law > KZ Law of Nations |
Depositing User: | Selfiyana Romadhona |
Date Deposited: | 01 Mar 2023 01:57 |
Last Modified: | 01 Mar 2023 01:57 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/14717 |
Actions (login required)
View Item |