Muid, Hafid (2023) IMPLEMENTASI YURIDIS TENTANG PERLINDUNGAN ANAK SEBAGAI PENGEMIS BERDASARKAN PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 13 TAHUN 2019 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KABUPATEN BANJAR. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
Text
Pdf Lembar Pernyataan Keaslian Skripsi.pdf Download (260kB) |
|
Text
Pdf Lembar Pengesahan Skripsi.pdf Download (262kB) |
|
Text
Abstrak dan Daftar Pustaka.pdf Download (993kB) |
Abstract
Hafid Muid. NPM. 18.81.0137. 2022. Implementasi Yuridis Tentang Perlindungan Anak Sebagai Pengemis Berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2019. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.H.I., S.H., M.H., Pembimbing II Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Kata kunci: Anak, Perlindungan Anak, Pengemis Anak Pengertian anak pada bebagai peraturan perundang-undangan terdapat pluralisme. Hal demikian sebagai akibat dari setiap peraturan perundang-undangan mengatur secara tersendiri dalam mendefinisikan tentang anak. Dari berbagai pengertian/definisi tersebut menunjukan adanya disharmonisasi perundang-undangan yang ada, sehingga dalam praktek di lapangan akan banyak kendala yang terjadi akibat dari perbedaan tersebut. Untuk itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak memang sudah harus menjadi kebijakan yang berhubungan dalam pemenuhan hak anak. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana penerapan perlindungan hukum terhadap anak sebagai pengemis berdasarkan Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak, dan Apa saja kendala dalam memberikan Perlindungan Hukum Terhadap anak sebagai pengemis menurut Peraturan Bupati Banjar Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perlindungan Anak. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang bersifat kualitatif Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan wawancara. Data-data yang di peroleh dalam penelitian ini di analisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa negara, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menghormati pemenuhan hak anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status hukum, urutan kelahiran dan kondisi fisik dan/atau mental. Pemerintah berkewajiban dan bertanggungjawab dalam merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan perlindungan anak. Penyelenggaraan perlindungan anak sebagai pengemis di Kabupaten Banjar di laksanakan oleh Satpol PP Kabupaten Banjar bersama Dinas Sosial dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjar.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Anak, Perlindungan Anak, Pengemis Anak |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Hafid Muid |
Date Deposited: | 21 Feb 2023 03:46 |
Last Modified: | 21 Feb 2023 03:46 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/15376 |
Actions (login required)
View Item |