Ahmad, Ahmad (2023) KEDUDUKAN HUKUM PIHAK KE-3 DALAM PENGELOLAAN PARKIR PASAR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 2 TAHUN 2016 TENTANG KERJASAMA DAERAH. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
ABSTRAK.pdf Download (127kB) |
![]() |
Text
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI.pdf Download (343kB) |
![]() |
Text
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.pdf Download (288kB) |
Abstract
Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah,yaitu bagaimana kedudukan hukum pihak ketiga dalam pengelolaan parkir pasar berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kerjasama Daerah, bagaimana pertanggungjawaban pihak ke-3 dalam pengelolaan parkir pasar berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kerjasama daerah. Dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang terkait masalah yang dibahas dan kemudian pendekatan konseptual berdasarkan peraturan hukum yang telah ada. Hasil penelitian mengungkapkan kedudukan hukum pihak ke-3 sebagai pelaksana perjanjian kerjasama daerah dan perpanjangan tangan pemerintah daerah dalam pengelolaan parkir pasar. Namun dalam pengelolaannya pihak ke-3 memperkerjakan pihak lain untuk memungut hasil pengelolaan parkir tersebut dikarenakan status pihak ke-3 tidak dijelaskan apakah badan hukum atau perorangan. Hal ini yang mengakibatkan multi penafsiran terhdap pihak ke-3 ini yang mengakibatkan tidak jelas juga pertanggung jawaban hukumnya dikarenakan di peraturan daerah tidak mengatur sanksi secara rinci apabila tidak melaksanakan peraturan daerah tersebut.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kedudukan Hukum, Pihak ke-3, Parkir, Kerjasama Daerah |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Ahmad |
Date Deposited: | 27 Jun 2023 02:09 |
Last Modified: | 27 Jun 2023 02:09 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/16813 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |