SEPTINOOR, NAJMA SALSABILA (2023) PERATURAN HAK PILIH TNI DAN POLRI DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 DITINJAU DARI HAK ASASI MANUSIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
1 abstrak najma salsabila septinoor.pdf Download (310kB) |
![]() |
Text
2 pernyataan orisinalitas najma salsabila s.pdf Download (54kB) |
![]() |
Text
3 pengesahan najma salsabila s.pdf Download (58kB) |
Abstract
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1969 didalam pasal 11 yang menyatakan bahwa “Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia tidak menggunakan hak memilih”. Dalam perspektif yuridis, penempatan Polri di bawah presiden telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, khusunya di Pasal 8 Ayat (1) Kepolisian Negara Republik Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden; Ayat (2) Kepolisian Negara Repubik Indonesia dipimpin oleh Kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Ditambah lagi dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Penelitian Ini difokuskan kepada dua rumusan masalah, yang pertama adalah untuk merumuskan apa yang menjadi penyebab mengapa TNI dan Polri tidak memiliki Hak memilih didalam pemilu, dan rumusan kedua berfokus kepada apa akibat daripada diberikannya hak memilih TNI dan Polri di masa yang akan datang Penelitian ini merupakan penelitian Normatif yang berfokus kepada pencarian data,Informasi dan teori melalui Undang-Undang yang bersangkutan, jurnal-jurnal, buku buku ilmu hukum yang berkaitan dengan pemilu dan hak pilih TNI Polri, serta pendapat pendapat ahli yang berkaitan dengan judul penelitian. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwasanya TNI dan Polri sejatinya pernah diberikan hak memilih didalam pemilu dimasalalu dan diatur juga perihal sanksi apabila terjadi kecurangan dalam pemanfaatan TNI dan Polri didalam pemilu, namun diera Orde Baru hak pilih TNI dan Polri di cabut dikarenakan kondisi negara disaat itu. Disaat ini didalam penelitian ini disimpulkan bahwasanya perlu dikembalikan nya hak memililih TNI Polri didalam Pemilu dikarenakan hak memilih merupakan salah satu hak asasi manusia yang diatur didalam konstitusi dan dengan memberikan kembali hak pilih TNI Polri, dapat dikatakan merupakan sebuah kemajuan daripada demokrasi itu sendiri.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Hak Pilih, Tni Polri, Hak Asasi Manusia |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Najma Salsabila Septinoor |
Date Deposited: | 04 Oct 2023 01:41 |
Last Modified: | 04 Oct 2023 01:41 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/17956 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |