Ananda`, Salsabila Rocha (2024) ANALISIS IMPLEMENTASI KEBIJAKAN STANDAR AKREDITASI PUSKESMAS DI KOTA BANJARBARU TAHUN 2023. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
Text
abstrak.pdf Download (75kB) |
|
Text
lembar pengesahan chaca (p1).pdf Download (267kB) |
|
Text
keaslian penelitian.pdf Download (620kB) |
|
Text
abstrak chaca.pdf Download (12kB) |
Abstract
Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/2023 Republik Indonesia. Salah satu upaya meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan adalah dengan melakukan akreditasi fasilitas kesehatan tingkat pertama. Mendorong Pusat Kesehatan Masyarakat untuk menerapkan standar akreditasi dalam rangka meningkatkan dan menjaga kesinambungan mutu pelayanan dan keselamatan pasien di Puskesmas. Implementasi kebijakan merupakan salah satu hal yang penting dalam menjalankan pemerintahan. Penelitian dilaksanakan di kota Banjarbaru provinsi Kalimantan Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Informasi dikumpulkan dari 5 informan yang terbagi dari Dinas Kesehatan, Puskesmas Landasan Ulin, Puskesmas Guntung Payung, Puskesmas Cempaka rawat Inap dan Puskesmas Landasan Ulin. Informan penelitian ini terdiri dari Kepala Puskesmas, Ketua tim akreditasi Puskesmas, Penyelenggaraan Usaha Kesehatan Perseorangan Penelitian ini berfokus pada aspek komunikasi, aspek sumber daya, aspek disposisi/sikap dan aspek birokrasi. Metode pengumpulan data dengan wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif menggunakan pendekatan implementasi kebijakan. Hasil dari penelitian ini menunjukan sejauh mana implementasi kebijakan standar akreditasi Puskesmas sudah terlaksana, serta kendala apa dan persiapan apa saja yang dihadapi di Puskesmas dalam pelaksanaan akreditasi. Hasil dari penelitian ini dapat dijadikan acuan bagi pusat kesehatan masyarakat dan pemangku kepentingan terkait dalam penyelenggaraan akreditasi pusat kesehatan masyarakat. Abdul Wahab, Solichin. 1997. Evaluasi Kebijakan Publik. Malang: FIA UNIBRAW. Bambang Sugono, 1994. Hukum dan Kebijaksanaan Publik. Jakarta: Sinar Grafika. Bornemisza O. & Sondorp. 2002. Health Policy Formulation In Complex Political Emergencies and London School of Hygine & Tropical Medicine University Of London. Depertement of Public Health and Policy. Health Policy Unit London UK Budi Winarno. 2012. Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS. Edward III, George C., 1980. Implementing Public Policy. Englewood Cliffts, N.J. Printice Hall. Inc. Grindle, Merilee S (ed). 1980. Politics and Policy Implementation in the third World. New Jersey: Princetown University Press. Indiahono, Dwiyanto. 2009. Kebijakan Publik Berbasis Dynamic Policy Analisys. Yogyakarta: Gava Media. Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2019) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1335/MenKes/SK/I/2019 Tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Menteri Kesehatan Republik Indonesia. (2022) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 1207/MenKes/SK/III/2012 Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat, Klinik, Labolatorium, Unit Transfusi Darah, Tempat Praktik Mandiri Dokter, Dan Tempat Praktik Mandiri Dokter Gigi. Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia Meter, Donald S Van and Carl E Van Horn. 1974. The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework Administration & Society. Sage Publication. Inc. Purwanto, dan Sulistyastuti. 2012. Implementasi Kebijakan Publik Konsep dan Aplikasi Di Indonesia. Yogyakarta: Gava Media Subarsono Agus, 2006. Drs, Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teory & Aplikasinya Jogyakarta: Pustaka Pelajar.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Akreditasi, Pelaksanaan |
Subjects: | R Medicine > R Medicine (General) |
Depositing User: | Salsabila Rocha Ananda |
Date Deposited: | 15 Mar 2024 02:07 |
Last Modified: | 15 Mar 2024 02:07 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/21626 |
Actions (login required)
View Item |