RENITA, DEWI (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DANA DESA (Studi Kasus di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
Dewi Renita _ CovAbsDaf.pdf Download (223kB) |
![]() |
Text
Orisinalitas Dewi Renita.pdf Download (391kB) |
![]() |
Text
Pengesahan Dewi Renita.pdf Download (102kB) |
Abstract
Korupsi di Indonesia telah melibatkan banyak kalangan baik di pusat maupun di daerah, Bahkan telah merambat hingga ke tataran tingkat Desa yakni pemerintahan Desa yang di pimpin oleh seorang Kepala Desa ataupun dilakukan oleh aparat desa. Penelitian ini memiliki dua rangkaian rumusan masalah, yaitu Bagaimana Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana desa di wilayah hukum kejaksaan negeri Kabupaten Banjar?, Apakah yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh kejaksaan negeri Kabupaten Banjar?. Penelitian dalam skripsi ini akan menggunakan metode penelitian hukum empiris, dengan menggunakan data dan melakukan wawancara di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar yaitu akan diberikan sanksi kepada Kepala Desa atau Aparat Desa yang melakukan tindak pidana korupsi seperti dikenakan tindak pidana sesuai apa yang di langgar menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Adapun faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa di Wilayah Hukum Kejaksaan Negeri Kabupaten Banjar dalam penanganan tindak pidana korupsi dana desa yang dilakukan oleh Kepala Desa atau Aparat Desa ada 6, yaitu Tersangka tidak kooperatif, harus koordinasi dengan instansi lain seperti BPK dan BPKP, Keterbatasan Sumber Dana/anggaran, Perbedaan Persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan negara, sulitnya menghadirkan saksi, dan Terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Penegakan, Korupsi, Dana Desa |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Dewi Renita |
Date Deposited: | 05 Apr 2024 02:10 |
Last Modified: | 05 Apr 2024 02:10 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/22392 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |