Salsabilla, Al Qorina (2024) IMPLEMENTASI YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN YANG TIDAK DI CATATKAN DI KOTA BANJARBARU. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
ORI.pdf Download (222kB) |
![]() |
Text
pengesahan.pdf Download (207kB) |
![]() |
Text
upload.pdf Download (510kB) |
Abstract
ABSTRAK Al Qorina Salsabilla. NPM. 19.81.0668. 2019. Implementasi Yuridis Tentang Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Yang Tidak Di Catatkan Di Kota Banjarbaru. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr Afif Khalid, S.HI., S.H., M.H, Pembimbing II Muthia Septarina, S.H.,M.H Kata kunci: Kedudukan Anak, Perkawinan Siri, Pengadilan Agama Kota Banjarbaru Berangkat dari beberapa pengamatan yang dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung di masyarakat menunjukan banyak terjadi perkawinan dibawah tangan atau bisa juga di sebut dengan perkawinan liar. Permasalahan yang timbul dari adanya praktek kawin tidak tercatat ini adalah pada saat pengajuan penetapan tentang perkawinan yang diajukan kepada Pengadilan Agama yang dikenal dengan lembaga penetapan nikah. Dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah, dapat dilakukan dengan permohonan istbat nikahnya kepada Pengadilan Agama. Kemudian permasalahan yang timbul dengan adanya istbat nikah adalah tuntutan pembagian harta bersama oleh istri yang dalam komplikasi hukum islam tidak mengatur mengenai pembagian harta bersama berdasarkan istbat nikah. Pengadilan Agama (PA) Banjarbaru mencatat 89 pada 3 tahun terakhir perkara perihal penetapan status asal-usul anak sepanjang tahun 2020 -2022. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana kedudukan hukum tentang anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan di Kota Banjarbaru dan Bagaimana penerapan hukum terhadap kedudukan anak dari hasil perkawinan yang tidak di catatkan dari Banjarbaru. Penelitian ini merupakan penelitian sosiologis empiris dengan menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Sumber data utama dari penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan observasi. Dengan populasi penelitian ini adalah 34 perkara kedudukan anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan di Kota Banjarbaru pada tahun 2023. Kemudian untuk melakukan analisis data digunakan dengan metode reduksi data, penyajian data dan Veriifkasi data untuk penarikan kesimpulan. Dari penelitian ini diperoleh Perkawinan dibawah tangan di Kota Banjarbaru masih banyak terjadi karena kurangnya kesadaran hukum yang terjadi pada masyarakat setempat. Peraturan mengenai perkawinan di indonesia seperti UU No 1 Tahun1974, KHI, UU No 23 Tahun 2006 mensyaratkan suatu pencatatan bagi orang orang yang telah melakukan perkawinan. Tujuan dari pencatatan perkawinan sendiri adalah agar akibat hukum, seperti yang diatur dalam pasal 6 ayat 2 KHI. Pencatatan perkawinan memerlukan pengkajian lebih lanjut, perbedaan pengaturan dalam undanng-undang belum memiliki satu tujuan yang sama mengenai pencatatan perkawinan. Ketertiban administrasi tentu penting, namun kepastian hukum jauh lebih penting daripada urusan administrasi. Adapun dari hasil penelitian tersebut dapat disarankan kepada masyarakat agar tidak melakukan pernikahan siri dikarenakan hal tersebut tidak memenuhi Undang-undang, walaupun pernikahan dianggap sah dalam agama akan tetapi tidak sah di mata hukum Negara dan agar terciptanya kesejahteraan perempuan dan tidak merugikan hak haknya Kemudian bagi individu yang telak melakukan pernikahan siri, agar sebaiknya harus di sahkan dengan cara mengulang pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat. Jika sudah mempunyai sang anak dan baru ingin mengsahkan pernikahnnya maka harus melalui itsbat nikah di Pengadilan Agama.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kedudukan Anak, Perkawinan Siri, Pengadilan Agama Kota Banjarbaru |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 27 Apr 2024 01:21 |
Last Modified: | 27 Apr 2024 01:21 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/22672 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |