Perkasa, M. Guntur Adhy (2024) PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA ILLEGAL MINING DI WILAYAH HUKUM KEPOLISIAN SEKTOR MANTANGAI KABUPATEN KAPUAS. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
ABSTRAK GUNTUR.pdf Download (46kB) |
![]() |
Text
PENGESAHAN.pdf Download (285kB) |
![]() |
Text
PERNYATAAN.pdf Download (558kB) |
Abstract
Marak nya kegiatan pertambangan tanpa izin atau sering disebut dengan bahasa asing yaitu illegal mining baik dari skala besar, skala menengah, maupun skala kecil yang menjadi persoalan berdampak pada kerusakan lingkungan hidup seperti pencemaran air sungai, pencemaran udara, pencemaran tanah, bahkan mengancam nyawa masyarakat. Kegiatan penambangan tanpa izin (Illegal Mining) menyebar nyaris di hampir semua wilayah di kepualan Indonesia, dengan ribuan lokasi penambangan dan jutaan rakyat yang menggantungkan kehidupannya dari kegiatan tersebut. Sebagian besar dari pelaku adalah penduduk setempat yang telah melakukan pekerjaan tersebut turun temurun, di samping itu juga ada yang datang dari tempat lain secara musiman. Di Indonesia, illegal mining merupakan kegiatan yang melawan hukum, terutama para penambang tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan sebagai layaknya sebuah Badan Uasaha. Namun demikian, penegakan hukum terhadap illegal mining menjadi suatu dilemma bagi penegak hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi penyebab terjadinya illegal mining, penegakan hukum terhadap illegal mining dan hambatan serta solusi dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal mining di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mantangai Kabupaten Kapuas. Pada penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu apa penyebab terjadinya tindak pidana illegal mining di wilayah hukum Kepolisan Sektor Mantangai Kabupaten Kapuas, bagaimana penegakan hukum atas tindak pidana illegal mining di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mantangai Kabupaten Kapuas. Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis sosiologis, spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data adalah studi lapangan dan studi kepustakaan. Metode analisis data menggunakan analisis kualitatif. Sebagai pisau analisis digunakan teori penegakan hukum dan teori system hukum serta kepastian hukum. Hasil penelitian menunjukan penyebab terjadinya tindak pidana illegal mining di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mantangai Kabupaten Kapuas adalah faktor ekonomi, faktor regulasi kebijakan dan faktor masyarakat serta faktor lingkungan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana illegal mining di wilayah hukum Kepolisian Sektor Mantangai Kabupaten Kapuas dilaksanakan melalui penegakan hukum pidana yaitu tindakan penyidikan yang didasarkan pada KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | penegakan hukum, tindak pidana, illegal mining |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 27 Apr 2024 03:25 |
Last Modified: | 27 Apr 2024 03:25 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/22700 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |