TINJAUAN TINDAK PIDANA DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN PERBUATAN PERAMPASAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA

HADI, DONI WASHUL (2024) TINJAUAN TINDAK PIDANA DEBT COLLECTOR YANG MELAKUKAN PERBUATAN PERAMPASAN BERDASARKAN SISTEM HUKUM PIDANA INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
DONI WASHUL HADI_covabsdaf.pdf

Download (118kB)
[img] Text
DONI WASHUL HADI_pengesahan.pdf

Download (252kB)
[img] Text
DONI WASHUL HADI_orisinalitas.pdf

Download (249kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengetahui bentuk sanksi pidana terhadap debt collector yang melakukan perampasan dan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap korban perampasan oleh debt collector. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Tindakan debt collector yang merampas kendaraan bermotor tersebut tentunya sudah menyalahi aturan khususnya pada Pasal 365 dan 368 KUHP yang berbunyi sebagai berikut adapun sanksi pidana terhadap debt collector yang melakukan perampasan terdapat dalam Pasal 365 ayat (1) KUHP: Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa seorang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang itu atau orang lain, atau supaya membuat hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena pemerasan dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Adapun bentuk perlindungan hukum terhadap korban perampasan oleh debt collector terdapat dalam UUPK dimana mengatur mengenai hak dan kewajiban dari konsumen dan pelaku usaha, selain itu dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen diatur mengenai batasan-batasan dari tindakan konsumen dan pelaku usaha untuk mencegah timbulnya kerugian bagi salah satu pihak. Selanjutnya Perlindungan Represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukum tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran. Mengenai perlindungan hukum represif bagi pihak konsumen dan pelaku usaha telah diatur dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Tindak Pidana, Debt Collector, Perampasan
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 03 May 2024 01:29
Last Modified: 03 May 2024 01:29
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/22923

Actions (login required)

View Item View Item