IMPLIKASI SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGGADAIKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA

RHAMADANI, FEBRIAN (2024) IMPLIKASI SANKSI PIDANA TERHADAP PERBUATAN MENGGADAIKAN MOBIL DALAM STATUS SEWA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
FEBRIAN RHAMADANI_CovAbsDaf.pdf

Download (187kB)
[img] Text
FEBRIAN RHAMADANI_Orisinaitas.pdf

Download (144kB)
[img] Text
FEBRIAN RHAMADANI_Pengesahan.pdf

Download (102kB)

Abstract

Berbagai bentuk dan modus operandi penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh seseorang sudah barang tentu akan sangat merugikan orang lain, demikian pula dengan penggelapan dan atau penipuan yang dilakukan oleh seorang pelaku penggelapan terhadap mobil sewaan. Pengaturan hukum tindak pidana menggadaikan mobil sewaan dapat dimasukkan kedalam unsur penggelapan mobil sewaan dan diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang menyatakan barang siapa dengan sengaja dan dengan melawan hukum memiliki barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dan hanya ada padanya bukan karena kejahatan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya 15 kali enam puluh rupiah. Meskipun telah diancam dengan ancaman penjara yang cukup lama namun ternyata masih banyak yang berani melakukan penggelapan kendaraan milik rental. Sanksi pidana terhadap pelaku yang menggadaikan mobil sewaan atau biasa disebut penggelapan mobil sewaan ini diatur dalam Pasal 372 sampai dengan Pasal 377 Bab XXIV (Buku II) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Ketentuan penggelapan diatur dalam Pasal 372 KUHP yang berbunyi: “barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”. Terdapat beberapa bentuk tindak pidana penggelapan, seperti penggelapan dalam bentuk pokok yang diatur pada Pasal 372 KUHP yang merupakan ketentuan yuridis dari tindak pidana penggelapan, penggelapan ringan diatur pada Pasal 373 KUHP, penggelapan dalam bentuk pemberatan dimana terdapat ketentuan khusus yang menyebabkan tindak pidananya dijadikan alasan pemberatan yang diatur pada Pasal 374 KUHP, tindak pidana penggelapan oleh wali dan lain-lain yang diatur pada Pasal 375 dan tindak pidana penggelapan antar keluarga yang diatur pada Pasal 376 KUHP. Pasal 377 KUHP mengenai pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim dan pencabutan hak yang dapat dikenakan bagi penggelapan Pasal 372, Pasal 374, dan Pasal 375 KUHP.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Implikasi Sanski Pidana, Menggadaikan Mobil, Status Sewa
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 04 May 2024 03:24
Last Modified: 04 May 2024 03:24
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/22956

Actions (login required)

View Item View Item