TINJAUAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TENTANG PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG KEPEMILIKANNYA DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA

RAKHMAN, SYAIFUL (2024) TINJAUAN SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA TENTANG PERAMPASAN ASET HASIL TINDAK PIDANA KORUPSI YANG KEPEMILIKANNYA DIALIHKAN KEPADA PIHAK KETIGA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

	Text Syaiful Rakhman_covabsdaf.pdf Download (247kB)
	Text Syaiful Rakhman_orisinalitas.pdf Download (105kB)
	Text Syaiful Rakhman_pengesahan.pdf Download (109kB)

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum mengenai perampasan asset hasil dari tindak pidana korupsi dan untuk mengetahui kekuatan hukum terhadap perampasan asset dari hasil tindak pidana korupsi yang hak kepemilikannya dialihkan kepada pihak ketiga. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian Perampasan aset dalam perkara tindak pidana korupsi menurut Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 berlaku kepada salah satu ketentuan dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Pasal 12 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Hakim berwenang memutuskan seluruh atau sebahagian harta benda terdakwa apabila tidak dapat dibuktikannya bahwa harta bendanya itu diperoleh bukan karena tindak pidana korupsi. Kekuatan hukum Terhadap perampasan asset dari hasil tindak pidana korupsi yang dialihkan kepada pihak ketiga tersebut dapat dilakukan berdasarkan Pasal 1 angka 16 dan pasal 39 KUHAP. Berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) KUHAP tersebut, sangat jelas bahwasanya benda yang perolehannya diduga dari hasil tindak pidana, termasuk benda-benda yang dapat dikenakan oleh penyidik dalam mengungkap fakta dalam suatu perkara pidana.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Perampasan, Aset Korupsi, Pihak Ketiga
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	UPT PPJ
Date Deposited:	06 May 2024 03:23
Last Modified:	06 May 2024 03:23
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/23025

Actions (login required)

View Item