Rahmatullah, Rahmatullah (2024) ANALISIS YURIDIS PEMBERIAN UANG JUJURAN MASYARAKAT BANJAR BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
Abstrak Rahmat.pdf Download (344kB) |
![]() |
Text
Pengesahan Rahmat.pdf Download (118kB) |
![]() |
Text
Pernyataan Rahmat.pdf Download (122kB) |
Abstract
Pernikahan tidak lepas dari kebudayaan yang ada didalam masyarakat. Kebudayaan dan masyarakat merupakan sebuah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. Perkawinan khususnya pada masyarakat di Indonesia cenderung dilaksanakan dengan menggunakan hukum adat. Salah satunya adalah adat Banjar. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu nilai filosofi baantar jujuran dalam perkawinan adat banjar dan kedudukan hukum pemberian uang jujuran adat banjar dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa nilai filosofi baantar jujuran dalam perkawinan adat banjar dan dalam pembayaran mahar sebagai awal tanggung jawab dari seorang laki-laki yang hendak menikah. Kewajiban menyerahkan mahar bukan merupakan rukun dalam perkawinan begitu juga tidak menyebabkan batalnya perkawinan, begitu pula halnya dalam keadaan mahar masih terhutang, tidak mengurangi sahnya perkawinan dan ketentuan hukum adat Banjar dalam Hukum perkawinan tidak termasuk dalam syarat sahnya perkawinankarena dalam rukun nikah sudah jelas di sebutkan syarat sahnya pernikahan adal 5 (lima) hal berikut ini seperti disebutkan dalam ketentuan KHI (Pasal 14 KHI): Calon suami, Calon Istri,Wali Nikah, Dua orang saksi dan Ijab dan Kabul. Karena dalam hukum Islam kelima syarat atau rukun tersebut di atas harus dipenuhi agar perkawinan sah. Karena mahar bukan rukun atau syarat sahnya perkawinan Islam.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Analisis Yuridis, Baantar Jujuran, dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 22 Jun 2024 04:01 |
Last Modified: | 22 Jun 2024 04:01 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/23072 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |