TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN TERSANGKA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN

Raesha. B, Vena Aulia (2024) TINJAUAN YURIDIS TERHADAP KEABSAHAN PENYITAAN HARTA KEKAYAAN TERSANGKA KORUPSI OLEH KEJAKSAAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

	Text VENA AULIA RAESHA. B_CovAbsDaf.pdf Download (129kB)
	Text VENA AULIA RAESHA. B_orisinalitas.pdf Download (103kB)
	Text VENA AULIA RAESHA. B_Pengesahan.pdf Download (109kB)

Abstract

Ketentuan hukum Penyitaan harta hasil korupsi dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pasal 18 ayat (1) huruf (A), yang berbunyi : 1. Selain Pidana Tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah : A. Perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut. Salah satu instansi yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan pemberantasan dan penanggulangan tindak pidana korupsi selain Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia. Di samping kewenangan Kejaksaan di bidang penuntutan dan penyidikan untuk tindak pidana khusus, berdasarkan ketentuan Pasal 30 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di bidang perdata dan tata usaha negara kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Dalam rangka mengembalikan aset atau harta hasil korupsi di sidang pengadilan, berdasarkan Undang undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan diberikan kewenangan untuk dan atas nama Negara atau pemerintah untuk melakukan gugatan terhadap terdakwa, terpidana maupun ahli warisnya dalam rangka pengembalian asset hasil tindak pidana korupsi.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Penyitaan Harta Kekayaan, Tersangka Korupsi, Kejaksaan.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	UPT PPJ
Date Deposited:	07 May 2024 01:16
Last Modified:	07 May 2024 01:16
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/23082

Actions (login required)

View Item