SYA'BAN, MUHAMMAD (2024) IMPLIKASI YURIDIS TERHADAP PENGGUNAAN ALAT BUKTI ELEKTRONIK (REKAMAN VIDEO) SEBAGAI PEMBUKTIAN PERKARA PIDANA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
Muhammad Syaban_covabsdaf.pdf Download (240kB) |
![]() |
Text
Muhammad Syaban_orisinalitas.pdf Download (101kB) |
![]() |
Text
Muhammad Syaban_pengesahan.pdf Download (108kB) |
Abstract
Alat bukti yang sah diatur dalam Pasal 184 KUHAP berupa keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Alat bukti tersebut, ada suatu stelsel hukum yang membatasinya, yaitu stelsel negatief wettelijk.. Pembuktian negatief wettelijk bewijstheorie yang sering disebut pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif adalah pembuktian selain menggunakan alat-alat bukti yang dicantumkan di dalam Undang-Undang, juga menggunakan keyakinan Hakim. Keyakinan Hakim ini terbatas pada alat-alat bukti yang telah ditentukan Undang-Undang. Sistem pembuktian ini menggabungkan antara sistem pembuktian menurut Undang-Undang secara positif dan sistem pembuktian menuut keyakinanHaim,sehingga sistem pembuktian ini disebut pembuktian berganda stelsel atau toeri negatif wettelijk dikenal dengan toeri pembuktian berdasarkan Undang-Undang secara negatif (negative wettelijk). Penggunaan alat bukti harus berdasarkan hierarki dari alat bukti yang berarti kekuatan pembuktiannya didasarkan pada urutannya. Alat bukti elektronik khususnya rekaman video belum diatur dan bukan merupakan alat bukti yang syah sesuai pasal 184 KUHAP. Padahal rekaman video sebenarnya sudah sering menjadi barang bukti dalam beberapa perkara pidana umum yang hukum acara pidananya masih menggunakan KUHAP dan terkadang rekaman video sering menjadi satu-satunya petunjuk dalam suatu peristiwa pidana yang berhasil terekam oleh tersebut. Hal ini yang sering menjadi perdebatan dalam proses persidangan dan terkadang oleh pakar hukum pidana. Dilain pihak rekaman video menunjukkan peristiwa pidana yang terjadi namun dilain pihak rekaman video bukan merupakan alat bukti yang syah sesuai KUHAP. Harus diakui aturan didalam KUHAP khususnya yang mengatur alat bukti di dalam pasal 184 KUHAP memang sudah ketinggalan zaman dan kurang mampu untuk mengakomodasi perkembangan hukum di masyarakat.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Implikasi Yuridis, Alat Bukti Elektronik (Rekaman Video), Pidana |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 07 May 2024 01:14 |
Last Modified: | 07 May 2024 01:14 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/23089 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |