IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI KOTA BANJARMASIN MENURUT PERATURAN WALIKOYA NOMOR 113 TAHUN 2022

Wulandari, Eki (2024) IMPLEMENTASI PENEGAKAN HUKUM BAGI PENGGUNA SEPEDA LISTRIK DI KOTA BANJARMASIN MENURUT PERATURAN WALIKOYA NOMOR 113 TAHUN 2022. Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB.

[img] Text
ABSTRAK EKI WULANDARI.pdf

Download (114kB)
[img] Text
Pengesahan Eki.pdf

Download (185kB)
[img] Text
Pernyataan Eki.pdf

Download (163kB)

Abstract

Kota Banjarmasin merupakan kota dengan jumlah penduduk terbanyak dikalimantan selatan. Hal tersebut dibuktikan dari data sensus penduduk di Kalimantan selatan (BPS) tahun 2021. Karena banyaknya penduduk tersebut menyebabkan lajunya peningkatan penggunaan sepeda listrik di kota Banjarmasin. Dalam pelaksanaanya masih banyak para pengguna menggunakan sepeda listrik ini sebagai tranportasi jarak jauh dan melintasi kawasan yang seharusnya tidak di perbolehkan untuk dilewati. Penelitian ini merupakan jenis penelitian empiris dengan melakukan wawancara di Wilayah Hukum Kepolisian Resort Kota Banjarmasin.Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Penegakan hukum bagi pengguna sepeda listrik di kota Banjarmasin menurut Perwali No. 113 Tahun 2022 oleh satlantas polresta Banjarmasin telah dilaksanakan dengan baik namun penerapanya dinilai terpisah dari Perwali No. 113 Tahun 2022 ini karena didalam aturan tersebut masih memiliki kekosongan hukum. Kurangnya kontribusi dari instansi terkait lainnya menyebabkan masih banyaknya masyarakat yang belum mengetahui terkait Perwali No. 113 Tahun 2022 tentang Kawasan Kendaraan Tertentu Dengan Menggunakan Penggerak Motor Listrik Di Kota Banjarmasin. Faktor-faktor penghambat penegakan hukum Perwali No. 113 Tahun 2022 terdiri dari yakni, Tidak termasuknya sepeda listrik kedalam jenis kendaraan bermotor dan tidak memiliki kelengkapan surat lainnya, Tidak seimbangnya antara sumber daya manusia (SDM) penegak hukum dengan para pengguna sepeda listrik mengakibatkan sosialisasi tidak efektif dalam implementasi penegakan hukum, Terjadinya kekosongan hukum dalam Perwali No. 113 Tahun 2022 karena tidak memiliki kekuatan dan kepastian hukum yang jelas.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: implementasi penegakan hukum, sepeda listrik, Perwali No. 113 Tahun 2022
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 20 May 2024 03:48
Last Modified: 20 May 2024 03:48
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/23194

Actions (login required)

View Item View Item