IMPLIKASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEIMIGRASIAN

WIBOWO, CAHYO SURYO (2024) IMPLIKASI HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN KEIMIGRASIAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
CAHYO SURYO WIBOWO_CovAbsDaf.pdf

Download (124kB)
[img] Text
CAHYO SURYO WIBOWO_Orisinalitas.pdf

Download (93kB)
[img] Text
CAHYO SURYO WIBOWO_Pengesahan.pdf

Download (102kB)

Abstract

Ketentuan hukum mengenai keimigrasian di Indonesia diatur dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang menyebutkan bahwa keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan negara. Pengaturan bidang keimigrasian suatu negara, berdasarkan hukum internasional merupakan hak dan wewenang suatu negara sebagai salah satu indikator kedaulatan suatu negara. Imigrasi juga mempunyai peran diberbagai bidang kehidupan berbangsa dan bernegara seperti bidang ekonomi, politik, hukum, dan keamanan. Pengaturan bidang keimigrasian (lalu lintas keluar masuk) suatu negara. Berdasarkan Pasal 23 Undang Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian juga menegaskan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00. Tindakan atau sanksi yang dapat diberikan kepada orang asing yang melakukan penyimpangan dan pelanggaran dalam tindak pidana keimigrasian dibagi atas dua macam yaitu melalui tindakan keimigrasian (pendeportasian) atau melalui proses peradilan. Meskipun penyalahgunaan izin tinggal diancam dengan hukuman yang berat akan tetapi masih terdapat WNA yang melakukan pelanggaran terhadap aturan tersebut. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatakan bahwa orang asing yang sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud pemberian ijin keimigrasian yang diberikan kepadanya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) Pasal 42 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 mengatur tentang Keimigrasian yang menyatakan bahwa tindakankeimigrasian dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Implikasi Hukum, Tindak Pidana, Keimigrasian
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 16 May 2024 01:46
Last Modified: 16 May 2024 01:46
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/23364

Actions (login required)

View Item View Item