PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN PESERTA BPJS TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PASAL 28 H AYAT 1

Utama, Dio Alif (2024) PEMENUHAN PELAYANAN KESEHATAN TERHADAP PASIEN PESERTA BPJS TINJAUAN YURIDIS UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PASAL 28 H AYAT 1. Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB.

[img] Text
Abstrak Dio.pdf

Download (78kB)
[img] Text
Pengesahan Dio.pdf

Download (109kB)
[img] Text
Pernyataan Dio.pdf

Download (105kB)

Abstract

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan berlandaskan hak asasi manusia. Hak tersebut meliputi memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan, memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau, serta berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau tersebut direncanakan, diatur, diselenggarakan, dibina dan diawasi oleh Pemerintah sesuai dengan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Undang-undangKesehatan, 2009) Salah satu kebijakan kesehatan dari pemerintah adalah Jaminan Kesehatan Nasional. Penelitian berfokuskan pada dua rumusan masalah yaitu Bagaimana hak hak pasien terhadap peserta medis antara pasien BPJS dan non BPJS dan Bagaimana pelayanan Kesehatan menurut tinjauan yuridis Pasal 28 H Ayat 1 Undang Undang Dasar 1945 Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif (normative law research) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu peraturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Pelayanana Kesehatan Negara dalam hal ini memiliki tanggung jawab moral untuk selalu mengusahakan pemenuhan hak atas kesehatan apabila tanggung jawab yang lainnya belum terlaksana secara utuh dan optimal. Negara harus berupaya juga untuk mendidik dan menanamkan kesadarkan masyarakat akan arti penting hak atas kesehatan sebagai bagian dari HAM yang harus dijaga oleh setiap orang atau masyarakat Pemerintah pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk mengatur kehidupan bersama dan mengatur urusan – urusan pelayanan publik, pemberian pelayanan yang maksimal kepada masyarakat merupakan tugas pokok yang harus dijalankan oleh pemerintah.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Tinjauan yuridis, undang-undang pasal 28 h ayat 1, bpjs kesehatan, pelayanan Kesehatan
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 22 May 2024 02:46
Last Modified: 22 May 2024 02:46
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/23512

Actions (login required)

View Item View Item