NALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pasal 7 Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindak Kepolisian)

FADINA, ROSINAH (2024) NALISIS YURIDIS PENETAPAN TERSANGKA ANGGOTA KEPOLISIAN DALAM MELAKUKAN PEMBELAAN TERPAKSA (NOODWEER) (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pasal 7 Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindak Kepolisian). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ori.pdf

Download (61kB)
[img] Text
pebgesahan.pdf

Download (50kB)
[img] Text
UPLOAD.pdf

Download (255kB)

Abstract

ABSTRAK ROSINAH FADINA. NPM.19810185. 2023. Analisis Yuridis Penetapan Tersangka Anggota Kepolisian Dalam Melakukan Pembelaan Terpaksa (Noodweer) (Studi Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Pasal 7 Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindak Kepolisian). Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, SH,.M.Hum, Pembimbing II Fathan Ansori, SH,.MH. Kata kunci : Anggota Kepolisian, Pembelaan Terpaksa (noodweer), Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian. Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian adalah pedoman bagi kepolisian dalam menggunakaan tindak berlebihan dilapangan. Namun dalam beberapa kasus penggunaan kekuatan yang dilakukan anggota kepolisian dalam melakukan pembelaan terpaksa (noodweer) dengan menembak tersangka pelaku kejahatan yang melakukan perlawanan membahayakan yang menyebabkan pelaku kejahatan menjadi korban jiwa disebut menyalahi prosedur khususnya Pasal 7 Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Pengunaan Kekuatan Dalam Tindak Kepolisian. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana pengaturan hukum tentang pembelaan terpaksa (noodweer) dalam hukum pidana diIndonesia serta menganalisis penetapan tersangka anggota kepolisian yang melakukan pembelaan terpaksa (noodweer) berdasarkan Pasal 7 Peraturan Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Penggunaan Dalam Tindak Kepolisian. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach), pendekatan konseptual (conceptual approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Teknik pengumpulan data dengan mencari data yang relevan dengan judul yang diteliti, kemudian disusun secara sistematis menurut metode analisis deduktif, yaitu untuk memahami sesuatu dengan pengamatan yang khusus untuk medapatkan kesimpulan. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pembelaan terpaksa (noodweer) diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai alasan penghapus pidana. Persyaratan noodweer meliputi serangan melanggar hukum dan pembelaan yang seimbang. Dalam kondisi keguncangan jiwa yang hebat, pelaku dapat dibenarkan untuk tidak dipidana. Meskipun demikian Pasal 7 Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian tidak memberikan perlindungan hukum yang cukup jelas bagi anggota kepolisian yang terlibat dengan noodweer. Dalam situasi pembelaan terpaksa (noodweer) penetapan tersangka harus cermat dan proporsional, memperhatikan asas keadilan, kebebasan, dan perlindungan hak-hak anggota kepolisian agar tidak terjadi kekeliruan hukum dalam tindakan pembelaan terpaksa.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Anggota Kepolisian, Pembelaan Terpaksa (noodweer), Peraturan Kepala Kepolisian Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan Dalam Tindakan Kepolisian
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 27 May 2024 01:22
Last Modified: 27 May 2024 01:22
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/23516

Actions (login required)

View Item View Item