Setiawan, Dedy (2024) TINJAUAN HUKUM TERHADAP SANKSI KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA (KPPU) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
Abstrak Dedy.pdf Download (47kB) |
![]() |
Text
Lembar Pengesahan Dedy.pdf Download (201kB) |
![]() |
Text
Pernyataan Dedy.pdf Download (168kB) |
Abstract
Praktik ekonomi sudah menjadi bagian hidup masyarakat sejak dulu kala, istilah praktik ekonomi itu sendiri identik dengan kegiatan jual beli atau tukar menukar antara pelaku usaha dan konsumen Sebagai akibat dari kondisi tersebut membuat persaingan usaha antar pelaku usaha menjadi salah satu faktor penting dalam menjalankan roda perekonomian suatu negara. Persaingan usaha dapat mempengaruhi kebijakan yang berkaitan dengan perdagangan, industri, iklim usaha yang kondusif, kepastian dan kesempatan berusaha, efisiensi, kepentingan umum, kesejahteraan rakyat dan lain sebagainya. Persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan conditio sine qua non atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar. Guna Lebih Memfokuskan Penelitian Ini, Maka Perlu Memaparkan Rumusan Masalah Sebagai berikut Bagaimana Ketentuan Sanksi Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Menurut Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Bagaimana Penerapan Sanksi Administratif dan Sanksi Pidana Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) Kepada Pelaku Persaingan Usaha Yang Tidak Sehat Dalam Melakukan Suatu Penelitian Ilmiah jelas harus menggunakan Metode Sebagai ciri khas keilmuan. Metode mengandung makna sebagai cara mencari infomrasi dengan terencana dan sistematis. Langkah Langkah yang diambil harus jelas Serta ada Batasan-batasan yang tegas guna menghindari terjadinya penafisiran yang terlalu luas Jenis Penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang berfokus pada norma dan penelitian ini memerlukan bahan hukum sebagai data utama. Hasil dari pembahasan ini adalah Berdasarkan ketentuan dalam Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999, melarang adanya perjanjian dan perbuatan yang bersifat anti persaingan serta adanya penyalahgunaan posisi yang dominan dari pelaku usaha. Perjanjian yang dilarang oleh undang-undang ini adalah oligopoly, penetapan harga, pembagian wilayah, pemboikotan, kartelisasi, trust, integrasi vertical, perjanjian tertutup dan lain sebagainya. Sedangkan untuk kegiatan yang dilarang seperti monopoli, monopsoni, penguasaan pasar, dan persekongkolan.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Praktik ekonomi, Monopoli, Persaingan Usaha Tidak Sehat |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 05 Jun 2024 03:36 |
Last Modified: | 05 Jun 2024 03:36 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/23593 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |