Azahra, Rachmita Dwi Nindya (2024) HUBUNGAN KELEMBAGAAN OMBUDSMAN NASIONAL DENGAN OMBUDSMAN DAERAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN RI. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
ori.pdf Download (76kB) |
![]() |
Text
pengesahan.pdf Download (55kB) |
![]() |
Text
upload.pdf Download (262kB) |
Abstract
ABSTRAK Rachmita Dwi Nindya Azahra. NPM. 19.81.0737. 2023. Hubungan Kelembagaan Ombudsman Nasional Dengan Ombudsman Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Muthia Septarina, S.H., M.H, Pembimbing II Salamiah, S.H., M.H Kata Kunci: kewenangan, maladministrasi, ombudsman Pengawasan pelayanan publik tersebut secara garis besar mengawasi penyelenggara terhadap pengguna dalam memberikan layanan sekaligus menerima laporan dari masyarakat yang menjadi korban maladministrasi. Pengawasan Ombudsman Perwakilan tersebut bertujuan menekan atau bahkan menghilangkan praktek-praktek penyimpangan maladministrasi yang dilakukan oleh penyelenggara yang tentu merugikan pengguna layanan yang pada dasarnya adalah masyarakat. Kesadaran masyarakat terhadap hak-hak atas pelayanan publik yang tinggi dapat dilihat dari jumlah laporan yang masuk ke lembaga Ombudsman, dan masyarakat yang mengetahui hak-haknya sebagai penerima layanan publik. Pengetahuan masyarakat ini, disadari dengan adanya diseminasi, sosialisasi, dan sosial media sehingga informasi mengenai Ombudsman dapat tersampaikan kepada masyarakat. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana hubungan antara ombudsman nasional dengan ombudsman daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI, dan bagaimana kewenangan ombudsman dalam maladministrasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman RI. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Dengan digunakannya yuridis normatif sebagai tipe penelitian. Menggunakan tiga sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan dan pengolahan data dengan cara penelitian kepustakaan. Penganalisisan bahan yang dilakukan menggunakan metode kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa Pendirian perwakilan Ombudsman bagi Ombudsman Republik Indonesia berfungsi untuk mempermudah pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang ke seluruh wilayah negara Indonesia karena perwakilan Ombudsman merupalan kepanjangtanganan dan mempunyai hubungan hierarkis dengan Ombudsman Republik Indonesia. Dalam melaksanakan wewenang untuk memberantas dan mencegah maladministrasi di Indonesia, Ombudsman perlu menyampaikan saran Penyelenggara Negara lainnya guna perbaikan dan penyempurnaan organisasi dan/atau prosedur pelayanan publik.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | kewenangan, maladministrasi, ombudsman |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 12 Jun 2024 01:56 |
Last Modified: | 12 Jun 2024 01:56 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/23867 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |