UTAMI, RETNO ENDRASWARI (2024) Tinjauan Yuridis Terhadap Pakaian Bekas Impor Menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
Abstrak.pdf Download (93kB) |
![]() |
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (131kB) |
![]() |
Text
Pernyataan Orisinalitas.pdf Download (118kB) |
Abstract
Pakaian bekas memiliki banyak kandungan bakteri dan jamur yang berpotensi membahayakan kesehatan konsumen. Kandungan bakteri dan jamur yang terdapat dalam pakaian impor bekas ini dapat menjadi penyebab munculnya berbagai macam penyakit seperti penyakit kulit, diare, dan penyakit saluran kelamin, oleh karena itu dilakukan larangan impor pakaian bekas oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan yang dipertegas dengan diberlakukannya Permendag RI Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas, dimana Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Nomor 8 Tahun 1999 merupakan pedoman dasar dalam melindungi konsumen. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan impor pakaian bekas menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang perdagangan dan bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen dalam penggunaan pakaian bekas impor. Penelitian ini mengkaji dan membahas tentang larangan impor pakaian bekas dan perlindungan hukum yang diberikan pemerintah terhadap konsumen yang mengkonsumsi pakaian bekas. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Sedangkan cara pengumpulan datanya menggunakan studi kepustakaan. Metode Analisa bahan menggunakan deskriptif analitis. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa terjadi konflik norma hukum antara Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan dengan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Analisis hukum yang tepat untuk memecahkan konflik norma hukum tersebut adalah dengan menerapkan asas lex spesialis derogat legi generali Pemerintah bertanggung jawab atas pembinaan dan pengawasan perlindungan konsumen yang menjamin diperolehnya hak konsumen dan pelaku usaha serta dilaksanakannya kewajiban konsumen dan pelaku usaha.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perdagangan Pakaian Bekas Impor, Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Retno Endraswari Utami |
Date Deposited: | 04 Jul 2024 05:06 |
Last Modified: | 04 Jul 2024 05:06 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/24115 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |