Hafi, Muhammad Naufal (2024) "PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU OLEH BAWASLU KOTA BANJARBARU (Studi perkara Nomor : 001/PSPP/PWSL.BJB.22.02/VIII/2018)". Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
abstrak skripsi naufal.pdf Download (107kB) |
![]() |
Text
abstrak skripsi naufal.pdf Download (107kB) |
![]() |
Text
Pengesahan.pdf Download (81kB) |
![]() |
Text
Pernyataan Orisinalitas Naufal.pdf Download (75kB) |
![]() |
Text
file pdf abstrak.pdf Download (389kB) |
Abstract
Muhammad Naufal Hafi. 19.81.0396. 2023. PENYELESAIAN SENGKETA PEMILU OLEH BAWASLU KOTA BANJARBARU (Studi Perkara Nomor : 001/PSPP/PWSL.BJB.22.02/VIII/2018). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. H. Maksum, S.H. M.H., Pembimbing II Dr. Indah Dewi Megasari, S.HI., M.HI. Kata Kunci: Penyelesaian, Hambatan, Sengketa, Pemilu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah dasar hukum penyelenggaraan Pemilu di Indonesia. Bawaslu Kota Banjarbaru, sebagai lembaga penyelesaian sengketa pemilihan umum, menerima kasus sengketa antara Partai Solidaritas Indonesia dan Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru pada tahun 2018. Bawaslu memiliki kewenangan untuk mengawasi tahapan pemilu, menangani pelanggaran, dan menerima pengaduan. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penyelesaian sengketa Pemilu Oleh Bawaslu Kota Banjarbaru (Studi Perkara Nomor : 001/PSPP/PWSL.BJB.22.02/VIII/2018) dan apa hambatan Bawaslu Kota Banjarbaru dalam penyelesaian sengketa Pemilu (Studi Perkara Nomor : 001/PSPP/PWSL.BJB.22.02/VIII/2018). Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris dengan pendekatan wawancara, observasi, dan analisis data hukum. Penelitian ini menggunakan data primer dari wawancara dan observasi di Bawaslu serta data sekunder berupa undang-undang, dan literatur hukum terkait. Populasi penelitian mencakup anggota Bawaslu Kota Banjarbaru, Komisi Pemilihan Umum Kota Banjarbaru, dan Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia Kota Banjarbaru, dengan seluruh anggota populasi sebagai sampel penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan dan menarik kesimpulan dari data yang relevan dengan tujuan penelitian. Penyelesaian sengketa pemilu oleh Bawaslu Kota Banjarbaru melibatkan verifikasi data dan mediasi antara DPD PSI dan KPU Kota Banjarbaru, namun kesepakatan yang dicapai menyatakan bahwa perubahan keputusan hanya dapat dilakukan oleh KPU Pusat. Oleh karena itu, DPD PSI membawa sengketa ini ke KPU Pusat melalui DPP PSI. Bawaslu Kota Banjarbaru menghadapi hambatan dalam penyelesaian sengketa, terutama keterbatasan wewenang KPU Kota Banjarbaru dalam mengubah keputusan terkait perubahan dapil dan penempatan Bacaleg. Hambatan ini menghambat Bawaslu dalam memenuhi permohonan pemohon dan menyelesaikan sengketa di tingkat daerah.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata Kunci: Penyelesaian, Hambatan, Sengketa, Pemilu |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Muhammad Naufal Hafi |
Date Deposited: | 16 Jul 2024 03:54 |
Last Modified: | 16 Jul 2024 03:54 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/24262 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |