ZAMA, YEYEN ERISKA (2024) LEGAL STANDING JAKSA PENGACARA NEGARA SEBAGAI MEDIATOR DALAM SENGKETA PBB-P2 ANTARA PT. ANGKASA PURA I (PERSERO) BANDARA INTERNASIONAL YOGYAKARTA DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KULONPROGO PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
Cover, Abstrak, Dapus - 24 Jul 2024 - 15.00.pdf Download (3MB) |
![]() |
Text
Pernyataan Orisinalitas Yeyen Eriska Zama.pdf Download (209kB) |
![]() |
Text
Pengesahan, Persetujuan Pembiming, BA - 24 Jul 2024 - 15.03.pdf Download (1MB) |
Abstract
Lembaga Kejaksaan merupakan salah satu bagian dari sistem peradilan pidana, perdata dan Tata Usaha Negara (TUN) dan memiliki fungsi yang berkaitan pada kekuasaan kehakiman yang pelaksanaannya pada kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Selain jaksa memiliki tugas sebagai penuntut umum dalam sidang di pengadilan, jaksa juga dapat berperan sebagai seorang pengacara yang diberikan kuasa khusus untuk menyelesaikan perkara yang berkenaan dengan hukum baik itu perkara yang bersifat Perdata maupun TUN. Dalam menyelesaikan suatu perkara sengketa baik perdata maupun TUN, JPN dapat melakukan penyelesaian secara litigasi maupun non litigasi. Di antara Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS) salah satu upayanya adalah penyelesaian perkara perdata yang dilakukan melalui jalur non litigasi oleh JPN dalam memberikan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah yang bersengketa yaitu dengan cara melakukan upaya mediasi yang memiliki tujuan untuk mendapatkan kata sepakat dari kedua belah pihak yang bersengketa. Penelitian ini difokuskan pada 2 (dua) rumusan masalah, yaitu apakah jaksa pengacara negara mempunyai legal standing untuk melaksanakan mediasi dalam proses penyelesaian sengketa non litigasi, bagaimana mekanisme penyelesaian perkara non litigasi oleh jaksa pengacara negara. Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (library research) yang bersifat normatif. Peranan JPN dalam penyelesaian sengketa sebagai mediator antara PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Yogyakarta Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber data yang digunakan adalah bahan hukum primer: Undang-undang dan bahan hukum sekunder: buku dan jurnal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jaksa pengacara negara memiliki legal standing yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku serta memiliki mekanisme yang jelas dalam penyelesaian sengketa. Hasil mediasi antara PT. Angkasa Pura I (Persero) Bandara Internasional Yogyakarta Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ditemukannya kesepakatan karena pada saat proses mediasi baik dari Bappeda dan instansi lainnya menunjukkan perhitungan berdasarkan NJOP masing-masing daerah, dimana terdapat perbedaan NJOP yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui Bappeda.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Legal Standing, Jaksa Pengacara Negara, mediator dalam sengketa |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 25 Jul 2024 01:06 |
Last Modified: | 25 Jul 2024 01:06 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/24433 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |