ERLINA, NOVI (2024) ANALISIS YURIDIS KEDUDUKAN ANAK HASIL PERKAWINAN YANG TIDAK DICATATKAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
1 abstrak novi erlina.pdf Download (173kB) |
![]() |
Text
2 pernyataan orisinalitas novi erlina.pdf Download (236kB) |
![]() |
Text
3 pengesahan novi erlina.pdf Download (248kB) |
Abstract
ABSTRAK NOVI ERLINA. NPM. 16810681. 2020. “Analisis Yuridis Kedudukan Anak Hasil Perkawinan Yang Tidak Dicatatkan”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Bapak Dr. Hidayatullah, S.HI.,MH.,M.Pd Pembimbing II Bapak Dr. Afif Khalid, SHI.,SH.,MH. Kata Kunci : anak, perkawinan tidak dicatatkan, hukum perkawinan. Banyak praktek perkawinan yang hanya berdasar pada hukum agama saja tanpa adanya pencatatan perkawinan, dimana hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap syarat sahnya perkawinan menurut hukum positif Indonesia. Tidak terpenuhinya pencatatan perkawinan yang merupakan syarat diakuinya perkawinan oleh Negara, disebabkan beberapa faktor. Faktor yang menjadi kendala paling banyak ditemui adalah susahnya pengurusan administrasi. Akibat dari pelanggaran tersebut, kedepannya kehidupan keluarga akan banyak mengalami kesulitan dalam pemenuhan hak-haknya kelak. Masyarakat sebenarnya faham akan hal itu, namun memilih mengabaikan dan memilih jalan pintas dalam segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan. Pada penelitian ini, fokus rumusan masalah ada dua yaitu bagaimana kedudukan hukum perkawinan yang tidak dicatatkan, dan bagaimana status hukum anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan. Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengkaji ketentuan hukum normatif (Undang-Undang), dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan, untuk kemudian dianalisa bagaimana penerapannya dalam masyarakat. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penerapan hukum normatif tentang perkawinan yang tidak dicatatkan dan status anak hasil perkawinan yang tidak dicatatkan kurang maksimal, praktek hukum Undang-Undang belum sejalan dengan hukum Islam, baiknya hukum Undang-Undang juga mengatur tentang pelanggaran dan sanksi hukum terhadap masyarakat yang masih melakukan praktek perkawinan tanpa pencatatan, dan kedudukan anak hasil perkawinan tersebut haruslah selaras antara hukum Islam dan hukum Undang-Undang.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | anak, perkawinan tidak dicatatkan, hukum perkawinan. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Novi Erlina |
Date Deposited: | 27 Jul 2024 02:26 |
Last Modified: | 27 Jul 2024 02:26 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/24462 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |