Rizka Akbar, Muhammad (2024) KEDUDUKAN ANAK DAN HARTA DALAM PERKAWINAN SIRI MENURUTUNDANG-UNDANG PERKAWINAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
upload riz.pdf Download (254kB) |
![]() |
Text
pengesahan riz.pdf Download (58kB) |
![]() |
Text
ori riz.pdf Download (69kB) |
Abstract
ABSRAK Muhammad Rizka Akbar, NPM. 19.81.0604, dengan judul “Kedudukan Anak Dan Harta Dalam Perkawinan Siri Menurut Undang-Undang Perkawinan”. dibawah bimbingan Muthia Septarina S.H., M.H., selaku Pembimbing I dan Salamiah, S.H., M.H., M.Pd selaku pembimbing II. Permasalahan perkawinan siri yang dilaksanakan sesuai dengan syarat rukun nikah dalam Islam, tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) atau Petugas Pencatat Nikah (PPN), pernikahan model ini dilangsungkan secara sembunyi-sembunyi, diam-diam, rahasia dan tertutup dari publikasi dan hal inilah yang berdampak terhadap anak karena anak dari hasil nikah siri yang tidak tercatat pada instansi yang berwenang cenderung mengalami kesulitan manakala harus berhubungan dengan birokrasi dan tidak dapat dipertanggung jawabkan secara hukum. Penelitian ini di fokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu kedudukan anak dan harta dalam perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan perlindungan terhadap anak dalam perkawinan siri Penelitian ini menggunakan metode metode penelitian hukum normatif yaitu metode penelitian kepustakaan (Library Research). Metode penelitian hukum normatif atau metode penelitian hukum kepustakaan merupakan metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa kedudukan anak dan harta dalam perkawinan siri menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan karena kedudukan perkawinan siri meskipun sah secara agama akan tetapi secara negara tidak memenuhi prosedur karena perkawinannya tidak bisa dibuktikan dan tidak dicatatkan maka perkawinan siri kedudukannya sangat lemah dimata hukum tidak memiliki bukti otentik seperti buku nikah apabila terjadi perceraian sebagai anak tidak bisa menuntut haknya sebagai anak karena tidak memiliki alat bukti otentik apalagi mengenai harta dalam perkawinan siri seorang anak sangat dirugikan tidak bisa menuntut haknya sebagai anak, dan tidak bisa mengupayakan secara hukum dan perlindungan terhadap anak dalam perkawinan siri, anak tidak bisa dilindungi karena pada saat timbul masalah memerlukan akta nikah sebagai bukti autentik baik untuk perceraian maupun keperluan lainnya maka harus mengajukan permohonan itsbat nikah ke Pengadilan Agama. Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang adanya Itsbat Nikah menjadi salah satu fakor penghambat terlaksananya perlindungan hukum terhadap isteri yang dinikahi dari perkawinan yang tidak tercatat karena tidak bisa membuktikan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang dilengkapi dengan kartu keluarga maka pengakuan atas nasab dan biologis si ayah namun guna mendapatkan hubungan keperdataan yang lebih konkret. Kata Kunci : kedudukan anak, harta dalam perkawinan Siri, dan UU Perkawinan
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | kedudukan anak, harta dalam perkawinan Siri, dan UU Perkawinan |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 15 Aug 2024 01:27 |
Last Modified: | 15 Aug 2024 01:27 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/24484 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |