EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN IZIN JARAK PERMUKIMAN PENDUDUK DENGAN DEPO PERTAMINA DI KECAMATAN BANJARMASIN BARAT

Hamid, Muhammad Razana (2024) EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADMINISTRATIF TERHADAP PELANGGARAN IZIN JARAK PERMUKIMAN PENDUDUK DENGAN DEPO PERTAMINA DI KECAMATAN BANJARMASIN BARAT. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ori.pdf

Download (88kB)
[img] Text
pengesahan.pdf

Download (57kB)
[img] Text
upload.pdf

Download (213kB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Razana Hamid. NPM 19.81.0387. 2023. Efektivitas Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Izin Jarak Permukiman Penduduk Dengan Depo Pertamina Di Kecamatan Banjarmasin Barat. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Afif Khalid, S.HI., S.H., M.H., Pembimbing II Oktaviana Hardayanti Adismana, S.H., M.H. Kata Kunci : Penerapan Sanksi, Pelanggaran Izin, Permukiman Penduduk, Depo Pertamina. Depo Pertamina merupakan fasilitas penyimpanan minyak mentah, bahan bakar, dan produk petrokimia yang dimiliki dan dioperasikan oleh PT Pertamina (Persero), BUMN Indonesia yang mengelola sektor energi di Indonesia. Depo Pertamina sebagai kawasan industri yang rawan terjadi kebakaran sehingga harus memiliki jarak yang cukup jauh dari permukiman penduduk, menurut Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 40 Tahun 2016 tentang Pedoman Teknis Kawasan Industri menyatakan jarak permukiman dengan kawasan industri adalah minimal 2 km. . Peraturan tersebut ditetapkan untuk menjaga keamanan dan keselamatan masyarakat serta mencegah risiko kebakaran dan kecelakaan industri. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu Bagaimana Efektivitas penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin jarak permukiman penduduk dengan Depo Pertamina di Kecamatan Banjarmasin Barat dan apa saja hambatan dalam penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin jarak permukiman penduduk dengan Depo Pertamina di Kecamatan Banjarmasin Barat. Penelitian ini merupakan yuridis sosiologis, yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Depo Pertamina Kecamatan Banjarmasin Barat, Kelurahan Kuin Cerucuk, RT 36 Kelurahan Kuin Cerucuk, RT 09 Kelurahan Kuin Cerucuk. Teknik Pengambilan sampling yang digunakan adalah Purposive sampling. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, Dokumentasi, yang kemudian diolah dengan teknik editing, deskriptif, dan matrik. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan analisis kualitatif secara deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran izin jarak permukiman penduduk dengan Depo Pertamina Kecamatan Banjarmasin Barat belum optimal. Dikarenakan lemahnya penegakan hukum dan kurangnya pengawasan terhadap pelanggaran izin jarak tersebut. Hal ini dikarenakan hanya ada 2 faktor dari lima faktor efektivitas hukum yang belum optimal yaitu faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitias. Dua faktor yang efektif tersebut terjadi hambatan karena faktor penegak hukum dan faktor sarana atau fasilitas, masih belum optimal.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Penerapan Sanksi, Pelanggaran Izin, Permukiman Penduduk, Depo Pertamina
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 23 Aug 2024 02:43
Last Modified: 23 Aug 2024 02:43
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/25110

Actions (login required)

View Item View Item