INTEGRASI KEBIJAKAN PENARIKAN ROYALTI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) PADA APLIKASI STREAMING MUSIK DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM

Hafizatuzahra, Hafizatuzahra (2024) INTEGRASI KEBIJAKAN PENARIKAN ROYALTI OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) PADA APLIKASI STREAMING MUSIK DALAM MENJAMIN KEPASTIAN HUKUM. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Abstrak Hafiza.pdf

Download (135kB)
[img] Text
Pengesahan Hafiza.pdf

Download (204kB)
[img] Text
Pernyataan Hafiza.pdf

Download (116kB)

Abstract

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional merupakan lembaga yang Lembaga Manajemen Kolektif Nasional merupakan lembaga yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LMKN mempunyai kewenangan untuk mengumpulkan royalti penggunaan karya cipta lagu dan musik. Namun pada praktiknya LMKN hanya menarik royalti pada layanan publik yang bersifat komersial saja, sementara dalam aplikasi streaming musik, LMKN belum mampu menarik royalti. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana mekanisme penarikan royalti pada aplikasi streaming musik dengan LMKN yang berkepastian hukum dan bagaimana pengintegrasian kebijakan royalti aplikasi streaming musik dengan LMKN yang berkepastian hukum. Jenis penelitian yang digunakan dalam meneliti permasalahan pada penelitian ini adalah penelitian normatif. Berkaitan dengan jenis penelitian yang normatif, penulis menggunakan dua metode pendekatan, yaitu metode pendekatan undang-undang (statue approach), dan metode pendekatan konseptual (conseptual approach). Dari penelitian ini diperoleh bahwa LMKN sebagai lembaga yang berwenang mengelola pembayaran royalti musik di Indonesia belum mampu menarik royalti pada aplikasi streaming musik dikarenakan belum tersedianya aturan mengenai pengelolaan royalti dalam musik digital. Mekanisme pengelolaan royalti melalui aplikasi musik streaming diatur sendiri oleh pihak penyedia aplikasi musik streaming, dengan menghitung jumlah royalti yang harus dibayarkan berdasarkan jumlah putaran lagu yang diputar oleh pendengar dalam bulan tertentu, dan dalam pengintegrasian kebijakan royalti, masih terdapat perbedaan kebijakan dan persyaratan yang berbeda antara aplikasi streaming musik dengan LMKN dalam hal pembagian royalti serta tidak dilibatkannya LMKN dalam pembuatan perjanjian lisensi. Dalam praktik pembuatan perjanjian lisensi aplikasi streaming musik dilakukan melalui label atau publisher bukan kepada LMKN.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: integrasi, royalti, LMKN, aplikasi streaming musik
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 24 Aug 2024 02:55
Last Modified: 24 Aug 2024 02:55
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/25150

Actions (login required)

View Item View Item