Humayrah, Humayrah (2024) KEDUDUKAN STATUS ANAK DALAM PERKAWINAN CAMPURAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 12 TAHUN 2006 TENTANG KEWARGANEGARAAN RI. Diploma thesis, UNIVERSITAS ISLAM KALIMANTAN MAB.
![]() |
Text
LEMBAR PENGESAHAN (4).pdf Download (177kB) |
![]() |
Text
PERNYATAAN ORISINALITAS (2).pdf Download (836kB) |
![]() |
Text
Abstrak Humayrah.pdf Download (405kB) |
Abstract
Pemberlakuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI, dipandang sebagai kemajuan positif sebab mengakomodasikan tuntutan jaman, terkait dengan mobilitas dan aktivitas “antar manusia antar negara”. Undang-undang tersebut merupakan solusi yang dianggap terbaik untuk memecahkan permasalahan yang rentan dan sensitif yaitu kewarganegaraan seseorang terkait dengan status dan kedudukan hukum anak hasil perkawinan campuran antara Warga Negara Indonesia (WNI) dengan Warga Negara Asing (WNA). Di dalam Undang-undang tersebut, menerapkan azas-azas kewarganegaraan universal, yaitu asas Ius Sanguinis, Ius Soli dan Campuran. Artinya, Si anak dapat memilih kewarganegaraan sendiri sesuai dengan apa yang terbaik bagi dirinya. Secara garis besar penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan status anak dalam perkawinan campuran menurut Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI, serta untuk mengetahui perlindungan hukum yang di dapat anak hasil perkawinan campuran. Penelitian ini merupakan penelitian normatif yaitu metode penelitian bahan hukum dengan cara menelaah teori, asas, dan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan hasil penelitian memberikan pokok-pokok kesimpulan yaitu: Pertama, Undang-Undang No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan RI memberikan jaminan kewarganegaraan anak dari hasil perkawinan campuran. Berdasarkan ketentuan tersebut menyatakan bahwa anak dari hasil perkawinan campuran mendapat hak untuk menentukan atau memilih kewarganegaraan. Hak tersebut diberikan jika telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan setelah berusia 18 tahun. Kedua, ketentuan yang mengatur untuk memilih kewarganegaraan kepada anak hasil perkawinan campuran diberikan hanya pada anak yang tercatat atau didaftarkan di Kantor Imigrasi. Sedangkan yang tidak terdaftar tidak mendapatkan hak-hak seperti yang dinyatakan dalan UU No.12 Tahun 2006 Tentang Kewarganegaraan.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perkawinan Campuran, Status Kewarganegaraan, Perlindungan Hukum |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 26 Aug 2024 05:01 |
Last Modified: | 26 Aug 2024 05:01 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/25218 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |