Maulana, Ridwan (2024) ANALISIS YURIDIS PRAKTIK PENGATURAN LALU LINTAS SECARA ILEGAL MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 38 TAHUN 2004 TENTANG JALAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
ABSTRAK RIDWAN MAULANA.pdf Download (102kB) |
![]() |
Text
PENGESAHAN RIDWAN MAULANA.pdf Download (336kB) |
![]() |
Text
PERNYATAAN RIDWAN MAULANA.pdf Download (214kB) |
Abstract
Di Indonesia, pengaturan lalu lintas yang tertib dan aman yaitu krusial untuk mobilitas masyarakat. Praktik pengaturan lalu lintas ilegal muncul karena kebutuhan masyarakat yang tinggi akan pengaturan lalu lintas, terutama di jam sibuk. Namun, ketidakjelasan hukum mengenai praktik ini, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan, menyebabkan ketidakpastian legalitas dan potensi konflik dengan aparat berwenang. Masyarakat yang terlibat dalam pengaturan lalu lintas ilegal umumnya berasal dari kalangan ekonomi lemah, yang mencari penghasilan tambahan. Meskipun demikian, praktik ini sering menyebabkan gangguan dan potensi kecelakaan lalu lintas.Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah yaitu bagaimana pengaturan hukum praktik pengaturan lalu lintas secara ilegal dalam Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Serta bagaimana sanksi terhadap praktik pengaturan lalu lintas secara ilegal menurut Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan.Penelitian skripsi ini menggunakan metode yuridis normatif membahas doktrin-doktrin atau asas-asas dalam ilmu hukum. Pendekatan penelitian menggunakan hukum dan normatif untuk menganalisis fenomena ini dalam lalu lintas dan angkutan jalan. Sumber dan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada tiga, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data-data yang telah diperoleh tersebut kemudian dianalisa dengan melalui pendekatan yuridis normatif untuk mendapat suatu jawaban atas permasalahan yang dibahas.Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tidak secara khusus mengatur tentang praktik pengaturan lalu lintas ilegal, tetapi melarang tindakan yang mengganggu fungsi jalan. Pengaturan lalu lintas oleh pihak tidak berwenang dianggap mengganggu dan melanggar ketentuan hukum. Penegakan hukum terhadap pelanggaran ini memerlukan tindakan tegas dari aparat penegak hukum. Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tugas kepolisian meliputi menjaga ketertiban dan kelancaran lalu lintas serta menegakkan hukum. Kesimpulannya, diperlukan penegakan hukum yang lebih ketat dan peraturan yang lebih jelas untuk mengatasi praktik pengaturan lalu lintas ilegal.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | pengaturan lalu lintas, ilegal, undang-undang nomor 38 tahun 2004. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 29 Aug 2024 01:47 |
Last Modified: | 29 Aug 2024 01:47 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/25253 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |