TINJAUAN KETENTUAN HUKUM PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KORUPSI

HUDZAINUR, ASEP (2024) TINJAUAN KETENTUAN HUKUM PENCABUTAN HAK POLITIK TERHADAP PELAKU KEJAHATAN KORUPSI. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
ABSTRAK.pdf

Download (227kB)
[img] Text
PENGESAHAN.pdf

Download (205kB)
[img] Text
PERNYATAAN.pdf

Download (208kB)

Abstract

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Hak politik adalah hak konstitusional Warga Negara Indonesia secara tersurat tertuang dalam Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Amanat yuridis terkait dengan hak politik juga tertuang dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Kedudukan hukum Pencabutan hak politik bagi terpidana kejahatan luar biasa terdapat dalam pasal 10 huruf b angka 1 KUHP menyatakan bahwa pidana tambahan dapat berupa pencabutan hak-hak tertentu. Terobosan ini diterapkan untuk memberikan efek jera. Berdasakan Pasal 17 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d dan Pasal 10 huruf b angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Pidana Tambahan yang berkaitan dengan pencabutan hak-hak tertentu, serta pidana pencabutan hak politik yang diatur lebih lanjut dalam Pasal 35 ayat 1 dan Pasal 38 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencabutan hak politik termuat dalam Pasal 4 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Pencabutan Hak Politik, Pelaku, Kejahatan Korupsi
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 30 Aug 2024 01:54
Last Modified: 30 Aug 2024 01:54
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/25431

Actions (login required)

View Item View Item