Henditama, Rizki Assyifa (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TERSANGKA TINDAK PIDANA YANG LANJUT USIA DALAM PROSES PENYIDIKAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
Abstrak Rizki Assyifa.pdf Download (17kB) |
![]() |
Text
Lembar Pengesahan Rizki.pdf Download (71kB) |
![]() |
Text
Pernyataan Rizki Assyifa.pdf Download (816kB) |
Abstract
Pelaksanaan penjatuhan pidana tidak memandang usia seperti penjatuhan pidana bagi seorang lanjut usia, belum ada undang-undang hukum pidana yang mengatur perlakuan khusus terhadap seorang lanjut usia. Penjatuhan pidana bagi lanjut usia berbeda dengan peradilan pidana anak yang telah diatur khusus dalam Undang-undang sistem peradilan anak. Lanjut usia tergolong dalam kelompok rentan yang memiliki keterbatasan dimana mulai menurunnya kondisi kesehatan serta kondisi emosional yang tidak stabil sehingga diharapkan adanya penjatuhan pidana khusus bagi pelaku tindak pidana lanjut usia dengan mempertimbangkan keterbatasan yang ada dan memberikan alternatif pemidanan terhadap pelaku tindak pidana lanjut usia dimasa mendatang. Penelitian ini difokuskan pada rumusan masalah , yaitu bagaimana pengaturan hukum terhadap tersangka tindak pidana menurut ketentuan Hukum Pidana dan bagaimana perlindungan hukum terhadap tersangka tindak pidana yang lanjut usia dalam proses penyidikan. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan normatif berdasarkan undang-undang serta bahan hukum lain. Penjatuhan pidana bagi lanjut usia tidak bisa disamakan dengan penjatuhan pidana pada umumnya. Kondisi fisik yang sudah mulai menurun menjadi pertimbangan dalam penjatuhan pidana serta pemberian alternatif pemidanaan bagi lanjut usia yang sesuai dengan hak asasi manusia. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa pengaturan hukum terhadap tersangka tindak pidana menurut Hukum Pidana penentuan pidana ditentukan secara kualitatif dan kuantitatif dengan mendasarkan kepentingan hukum yang dilindungi berdasarkan gradasi dari yang terberat sampai yang teringan dan pola-pola yang ditentukan terhadap subjek hukum pidana tertentu area polda penentuan pidana dalam undang-undang diluar KUHP dan peraturan daerah. Karna masih belum adanya peraturan perundang-undangan yang membahas te ntang perlindungan untuk tersangka yang lanjut usia dalam proses penyidikan, perlindungan hukum terhadap dapat dilakukan dengan melakukan diskresi kepolisian yaitu kewenangan kepolisian yang bersumber pada asas kewajiban umum kepolisian yaitu suatu kewenangan kepada pejabat kepolisian untuk bertindak menurut penilaiannya sendiri, dalam rangka menjaga, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perlindungan hukum, tersangka tindak pidana yang lanjut usia |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 04 Sep 2024 05:35 |
Last Modified: | 04 Sep 2024 05:35 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/25637 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |