Prayogo, Wahyu Dyan (2024) PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PELAPOR MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK PADA OMBUDSMAN, BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 37 TAHUN 2008 TENTANG OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
Abstrak Wahyu Dyan Prayogo.pdf Download (265kB) |
![]() |
Text
Pernyataan Wahyu Dyan Prayogo.pdf Download (89kB) |
![]() |
Text
Pengesahan Wahyu Dyan.pdf Download (237kB) |
Abstract
Berangkat dari kualitas pelayanan publik yang rendah dan masih sering terjadinya berbagai praktek korupsi, kolusi dan nepotisme yang merugikan bagi masyarakat sebagai penerima layanan,serta mindset yang terbentuk pada masyarakat bahwa mengadu adalah suatu tindakan yang meropotkan , tindakan yang sia-sia dan tidak memberikan dampak signifikan serta terkadang sangat merugikan pelapor dikarenakan adanya ancaman dan tindakan tidak menyenangkan dari berbagai pihak,padahal jika kita melihat mekanisme pelaporan pada pelayanan publik menurut peraturan perundang-undangan serta kelembagaan ombudsman sangatlah mudah dimengerti masyarakat ,dan juga hak-hak pelapor tentunya juga di lindungi oleh undang-undang. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimanakah mekanisme pelaporan pelayanan publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia dan bagaimana perlindungan Hukum terhadap pelapor maladministrasi dalam pelayanan publik pada ombudsman berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang mana berdasarkan studi kepustakaan ,peraturan peraturan perundang-undangan serta doktrin atau pendapat dari ahli hukum. Adapun teknik pengolahan bahan hukum yang digunakan yaitu setelah bahan hukum terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik deskripsi yaitu dengan memaparkan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer dan sekunder yang terkumpul selanjutnya diberikan penilaian (evaluasi), kemudian dilakukan interpretasi dan selanjutnya diajukan argumentasi. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa perlunya pendekatan sosialisasi dari ombudsman ke masyarakat ,karena masih banyaknya masyarakat yang belum mengerti mengenai mekanisme pengaturan pelaporan pelayananan publik pada Ombudsman ,serta perlunya penguatan pada kelembagaan ombudsman dan peraturan perundangan-undangan yang melindungi pelapor ,agar masyarakat masyarakat lebih berani melapor dan juga berpeluang memperoleh layanan publik yang baik serta optimalisasi mekanisme keluhan agar mendapat ganti rugi atas pelayanan publik yang buruk dan merugikan.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Perlindungan Hukum, Pelapor Maladministrasi, Ombudsman Republik Indonesia |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 05 Sep 2024 01:57 |
Last Modified: | 05 Sep 2024 01:57 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/25681 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |