KEDUDUKAN AKTA KUASA DALAM JUAL BELI TANAH TERKAIT PAJAK YANG SERTIFIKAT TANAHNYA ATAS NAMA ORANG LAIN

Alfianor, Muhammad (2024) KEDUDUKAN AKTA KUASA DALAM JUAL BELI TANAH TERKAIT PAJAK YANG SERTIFIKAT TANAHNYA ATAS NAMA ORANG LAIN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

	Text upload.pdf Download (196kB)
	Text ori.pdf Download (77kB)
	Text pengesahan.pdf Download (380kB)

Abstract

ABSTRAK MUHAMMAD ALFIANOR. NPM: 19.81.0642. 2023. Kedudukan Akta Kuasa Dalam Jual Beli Tanah Terkait Pajak Yang Sertifikat Tanahnya Atas Nama Orang Lain. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. H. Adwin Tista, S.H., M.H., M.AB., M.Kn., M.IP. Pembimbing II Nahdhah, S.H.I., M.H. Kata Kunci : Akta Kuasa, Jual Beli Tanah, Sertifikat, Pajak. Proses pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan dengan jual beli dan didahului dengan kuasa jual yang dibuat dihadapan notaris dan berpotensi disalah gunakan oleh pihak-pihak tertentu maka berpeluang untuk pengelapan dalam pemungutan Pajak Penghasilan selanjutnya di sebut (PPh) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan selanjutnya di sebut (BPHTB) sehingga menimbulkan kerugian negara dalam penerimaan pajak. Penelitian ini berfokus untuk mencari tahu Bagaimana Kedudukan akta kuasa dalam praktik jual beli tanah terkait pajak dan Bagaimana Proses penanganan terkait akta kuasa yang di berikan dalam jual beli tanah terkait pajak yang sertifikat tanahnya masih atas nama orang lain. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan metode normatif, atau penelitian perpustakaan merupakan penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para sarjana. Dari Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Kedudukan Akta kuasa dalam praktek jual beli tanah terkait pajak, ialah sebagai sarana perwakilan. Dan juga sebagai sarana pada saat keadaan tertentu (Force majeure) yang meyebabkan tidak bisa dilakukan mobilisasi kedaerah tertentu. Sejak Instruksi Mendagri No. 14 Tahun 1982 berlaku, penggunaan kuasa mutlak itu sudah dilarang, sehingga memerlukan surat Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB). Proses penanganan terkait akta kuasa yang di berikan dalam jual beli tanah terkait pajak yang sertifikat tanahnya masih atas nama orang lain, ialah dengan memerikasa dan menkonfirmasi kepada pihak yang menerima kuasa. Dengan cara menanyakan bagaimana penerima kuasa bisa memperoleh kuasa tersebut, apakah dari perwalian biasa atau dari jual beli.

Item Type:	Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords:	Akta Kuasa, Jual Beli Tanah, Sertifikat, Pajak.
Subjects:	K Law > K Law (General)
Depositing User:	UPT PPJ
Date Deposited:	13 Sep 2024 02:39
Last Modified:	13 Sep 2024 02:39
URI:	http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/25694

Actions (login required)

View Item