Mulyono, Rahmat Tri (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PENANGANAN TERHADAP PELAKU TERORISME DALAM PERSPEKTIF HAK ASASI MANUSIA (HAM). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
Keaslian Rahmat.pdf Download (203kB) |
![]() |
Text
Pengesahan Rahmat.pdf Download (207kB) |
![]() |
Text
Abstrak Rahmat.pdf Download (129kB) |
Abstract
ABSTRAK Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk Untuk mengetahui bagaimana pengaturan hukum tentang penanganan terduga pelaku terorisme di Indonesia dan untuk mengetahui bentuk pelindungan hukum terhadap penanganan pelaku terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM) Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang disebut juga penelitian kepustakaan (Library Research),. dengan mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan ataupun hukum positif secara instrinsik dan menelaah secara konsisten terhadap hukum positif ditopang dengan kajian substansif atas materi untuk menjawab isu hukum yang ada. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan hukum tentang penanganan terduga pelaku terorisme di Indonesia, khususnya terhadap terduga dan tersangka tindak pidana terorisme dalam proses penyelidikan dan proses Penyidikan Tindak Pidana Terorisme dilaksanakan berdasarkan KUHAP, Perkap No. 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang Terorisme. Meskipun demikian hak-hak yang diberikan undang-undang tentang Terorisme dan Perkap tentang Prosedur Penanganan Tindak Pidana Terorisme sudah memadai, tinggal pelaksanaan di lapangan, aparat mau menegkkan aturan itu atau justru malah mengesampaingkannya adapun bentuk pelindungan hukum terhadap penanganan pelaku terorisme dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) telah dirumuskan sejumlah hak bagi tersangka/terdakwa yang melindunginya dari berbagai kemungkinan pelanggaran HAM, sebagaimana diatur dalam Pasal 50-68 KUHAP. Namun secara normatif, kepedulian pada tersangka yang sudah diatur dalam KUHAP terkait kasus terorisme dan aturan-aturan normatif yang ada itu sering tak dihiraukan oleh aparat penegak hukum, sehingga perlu jaminan hak bagi para tersangka dalam proses hukum di Indonesia. Jangan sampai aparat penegak hukum mencederai ketentuan-ketentuan yang ada di KUHAP. Kata kunci : Yuridis, Terorisme, HAM
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Yuridis, Terorisme, HAM |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 24 Sep 2024 03:13 |
Last Modified: | 24 Sep 2024 03:13 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/25881 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |