Roldianoor, Roldianoor (2024) KEBERADAAN HAK ULAYAT MASYARAKAT HUKUM ADAT DALAM TINJAUAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG POKOK-POKOK AGRARIA (UUPA). Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
Abstrak Roldianoor.pdf Download (103kB) |
![]() |
Text
Lembar Pengesahan Skripsi.pdf Download (239kB) |
![]() |
Text
Lemabr Pernyataan Keaslian.pdf Download (229kB) |
Abstract
penelitian ini bertujuan untuk mengkaji keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam tinjauan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak ulayat merupakan hak yang melekat pada masyarakat hukum adat atas tanah yang diwariskan secara turun-temurun dan memiliki nilai penting dalam menjaga keberlanjutan kehidupan mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis dokumen, dengan fokus pada UUPA dan penelitian terkait yang relevan. Data dianalisis melalui pendekatan deskriptif dan interpretatif untuk mengidentifikasi keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam UUPA. Hasil penelitian menunjukkan bahwa UUPA tidak secara eksplisit mengakui hak ulayat masyarakat hukum adat. UUPA cenderung lebih mengutamakan hak-hak individu dan pemilik hak atas tanah secara formal. Hal ini mencerminkan kecenderungan hukum agraria Indonesia yang didasarkan pada sistem hukum barat dan kurang mempertimbangkan kekhasan dan keberagaman budaya Indonesia. Ketidakakuratan pengakuan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat dalam UUPA telah memberikan celah bagi praktik-praktik pengabaian dan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat hukum adat. Banyak konflik lahan yang timbul akibat ketidaksesuaian antara hak ulayat dan kebijakan pemerintah terkait pemanfaatan sumber daya alam. Penelitian ini merekomendasikan perlunya revisi UUPA untuk lebih memperkuat pengakuan dan perlindungan terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat. Revisi tersebut perlu mempertimbangkan keberagaman budaya, kepentingan sosial, dan keberlanjutan lingkungan dalam sistem hukum agraria Indonesia. Kesimpulannya, keberadaan hak ulayat masyarakat hukum adat dalam UUPA masih belum memadai. Pengakuan yang lebih kuat dan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak ulayat diperlukan untuk menjaga keberlanjutan kehidupan masyarakat hukum adat dan memastikan keadilan dalam pemanfaatan sumber daya alam.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | hak ulayat, masyarakat adat, hukum adat. |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 27 Sep 2024 02:21 |
Last Modified: | 27 Sep 2024 02:21 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/25947 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |