ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT VAKSIN COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Norlisa, Norlisa (2024) ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELAKU PEMALSUAN SURAT VAKSIN COVID-19 BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
upload.pdf

Download (203kB)
[img] Text
pengesahan lisa.pdf

Download (657kB)
[img] Text
PERNYATAAN ORISINALITAS.pdf

Download (98kB)

Abstract

Norlisa . NPM. 18.81.0214. 2022. Analisis Yuridis Terhadap Pelaku Pemalsuan Surat Vaksin Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Skripsi Fakultas Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dadin Eka Saputra, S.H., M.Hum. Pembimbing II Miftah Ulumudin Tsani, S.H., M.H. Kata Kunci : Surat Vaksin, Pemalsuan, COVID-19. Di era globalisasi saat ini seluruh dunia sedang dilanda wabah COVID –19 virus ini memberikan dampak yang cukup besar disemua sektor kehidupan. Penyebaran COVID-19 di masyarakat cukup membuat khawatir terhadap situasi di era pandemi. Salah satu dampak yang dirasakan masyarakat saat pendemi yaitu terancam kesehatan. Dalam hal ini, pemerintah membuat sebuah tindakan dan kebijakan atas kekhawatiran masyarakat pada pendemi COVID-19, karena kesehatan merupakan faktor penentu bagi kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Maka Kesehatan harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangkaian pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu sistem kesehatan nasional. Penelitian ini difokuskan dalam dua rumusan masalah, yaitu bagaimana pengaturan hukum tentang pemberlakuan Surat vaksin COVID-19 di indonesia, dan bagaimana tindakan hukum bagi pelaku pemalsuan Surat vaksin COVID-19 berdasarkan Undang–undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Secara metodologis penelitian ini adalah penelitian normative dengan pendekatan Undang-undang. Penelitian dilakukan dengan cara melalui studi kepustakaan untuk menggali asas asas, norma, teori dan pendapat hukum yang relevan dengan masalah penelitian. Hasil penelitian menyatakan bahwa persyaratan Surat vaksinasi COVID-19 di ruang publik memang dapat diterapkan, karena bertujuan melindungi kepentingan publik, dan juga menjadi jalan tengah agar dunia usaha dan ekonomi tetap berjalan. Terlebih, masyarakat kini sudah mulai menyadari pentingnya vaksinasi di tengah pandemi COVID-19, sehingga hal ini sesuai dengan amanah Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan, bahwa setiap orang wajib mematuhi dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan. Dan regulasi terhadap Tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab pemalsuan dokumen telah di atur dalam Undang-undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, selain itu ketentuan Hukum Pidana termasuk dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP).

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Surat Vaksin, Pemalsuan, COVID-19.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 27 Sep 2024 02:08
Last Modified: 27 Sep 2024 02:08
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/25974

Actions (login required)

View Item View Item