TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS WARALABA AYAM MAGU-MAGU DAN CHEESE TEA DI BANJARBARU

MUBARAK, MUHAMMAD LAILAN (2024) TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP BISNIS WARALABA AYAM MAGU-MAGU DAN CHEESE TEA DI BANJARBARU. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
1 abstrak m lailan mubarak.pdf

Download (163kB)
[img] Text
2 pernyataan orisinalitas m lailan mubarak.pdf

Download (50kB)
[img] Text
3 pengesahan m lailan mubarak.pdf

Download (53kB)

Abstract

ABSTRAK Muhammad Lailan Mubarak. NPM 19.81.0132. 2023. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Ayam Magu-Magu Dan Cheese Tea di Banjarbaru, Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Dr. Muhammad Aini, SHI, MH., Pembimbing II Dr. Indah Dewi Megasari, SHI, MHI. Kata Kunci: Tinjauan, Hukum Islam, Waralaba. Globalisasi ekonomi di dunia dan berkembangnya kerjasama dibidang ekonomi dan bisnis dewasa ini di Indonesia, terutama sekali dengan berkembangnya era perdagangan bebas, salah satunya bentuk kerjasama dibidang perdagangan dan jasa tersebut adalah franchise atau waralaba. Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui Transaksi atau Akad dalam Bisnis Waralaba Ayam Magu-Magu dan Cheese Tea di Banjarbaru dan pandangan Hukum Islam Terhadap Bisnis Waralaba Ayam Magu-Magu dan Cheese Tea Di Banjarbaru. Penelitian dalam skripsi ini akan menggunakan metode penelitian hukum empiris, yakni mengkaji tentang hal-hal yang berkaitan dengan bisnis waralaba di Ayam Magu-Magu dan Cheese Tea. Pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis sosiologis yaitu pendekatan dengan melihat hukum di masyarakat. Hasil penelitian sebagai jawaban atas permasalahn di atas yakni, 1) Jual beli yang ada di perusahaan waralaba Ayam Magu-Magu dan Cheese Tea tidak bertentangan dengan hukum Islam. perusahaan dalam melakukan transaksi jual beli sudah memenuhi rukun syarat jual beli yaitu ijab dan qabul, pembeli dan mitra dengan suka rela melakukan transaksi jual beli, sedangkan dari segi akad juga sudash memenuhi syarat dari jual beli itu sendiri yaitu adanya orang yang melakukan akad, yaitu penjual dan pembeli. Dalam ketentuan jual beli bersyarat juga sudah memenuhi ketenmtuan hukum Islam karena lebih banyak mendatangkan maslahah daripada madharatnya. 2) Faktor-faktor penghambat penegakan penanganan korupsi dana desa di kabupaten Banjar adalah sebagai berikut: Tersangka tidak kooperatif, harus koordinasi dengan instansi lain seperti BPK dan BPKP, Keterbatasan Sumber Dana/anggaran, Perbedaan Persepsi penegak hukum dalam menghitung kerugian keuangan negara, sulitnya menghadirkan saksi, Terpidana tidak memiliki harta untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Tinjauan, Hukum Islam, Waralaba.
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: Muhammad Lailan Mubarak
Date Deposited: 15 Oct 2024 02:32
Last Modified: 15 Oct 2024 02:32
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/26191

Actions (login required)

View Item View Item