KEWENANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENCEGAHAN ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN KERUSAKAN HUTAN

Hilman, Isnaini (2024) KEWENANGAN DINAS KEHUTANAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN DALAM PENCEGAHAN ILLEGAL LOGGING MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 TENTANG PENCEGAHAN DAN KERUSAKAN HUTAN. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.

[img] Text
Abstrak Isnaini Hilman.pdf

Download (147kB)
[img] Text
Lembar Pengesahan Skripsi.pdf

Download (190kB)
[img] Text
Lembar Pernyataan Keaslian.pdf

Download (70kB)

Abstract

Dalam upaya untuk mengatasi tindakan perusakan hutan, jajaran aparat penegak hukum penyidik polri mauapun penyidik PPNS yang lingkup tugasnya bertanggungjawab terhadap pengurusakan hutan, kejaksaan dan hakim telah mempergunakan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Perusakan Hutan sebagai instrumen hukum untuk penanggulangan tindak pidana kehutanan. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu 1) Bagaimanakah upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencegahan illegal logging? 2) Apakah pencegahan Illegal Logging yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Kerusakan Hutan. Penelitian ini merupakan penelitian studi empiris, yang bersifat kualitatif deskriftif. Subjek penelitian ini adalah Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, yang kemudian dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa: 1) Upaya yang dilakukan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan dalam pencegahan illegal logging ada empat yaitu: preemtif, preventif, represif dan pencegahan hukum. 2) Pencegahan Illegal Logging yang dilakukan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan Dan Kerusakan Hutan hanya saja memiliki beberapa kendala yang mengakibatkan kasus Illegal Logging tetap terjadi adapun kendala tersebut yaitu: kurangnya personil polisi hutan yang masih terbilang sedikit sampai dengan saat ini jumlah personil polisi hutan hanya 80 orang sedangkan idealnya berjumlah 350 orang, ditambah lagi kawasan hutan memang sangat luas sekitar 1,7 juta ha sehingga harus memiliki personil yang banyak untuk dapat menjangkau semua kawasan hutan yang ada. Selain itu tingkat pelanggaran masih banyak terjadi dan cukup tinggi terutama di wilayah yang sangat sulit di jangkau dengan kendaraan dan juga karena terbatasnya alat komunikasi.

Item Type: Thesis (Diploma)
Uncontrolled Keywords: Kewenangan, Dinas Kehutanan, Pencegahan, Illegal Logging
Subjects: K Law > K Law (General)
Depositing User: UPT PPJ
Date Deposited: 14 Dec 2024 03:15
Last Modified: 14 Dec 2024 03:15
URI: http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/26850

Actions (login required)

View Item View Item