Fho, Jerryco Sthefanus (2024) TINJAUAN YURIDIS TENTANG KEKUATAN PEMBUKTIAN DALAM WANPRESTASI TRANSAKSI ELEKTRONIK. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
Abstrak Jerryco .pdf Download (183kB) |
![]() |
Text
Lembar Pengesahan.pdf Download (197kB) |
![]() |
Text
Lembar Pernyataan.pdf Download (178kB) |
Abstract
Banyaknya wanprestasi yang terjadi dalam melakukan transaksi jual beli elektronik. Pada saat terjadinya wanprestasi hal yang cukup sulit di lakukan adalah dalam hal pembuktiannya, karena dalam transaksi elektronik tidak menggunakan perjanjian tertulis secara lansung dan juga didalam Undang- Undang belum mengatur secara lansung apakah bukti elektronik berupa tangkapan layar saat komunikasi dalam transaksi elektronik dapat di jadikan alat bukti yang sah. Hal ini dapat dilihat pada pasal 6 yang belum mengatur tentang persyaratan yang jelas mengenai alat bukti elektronik. Dilihat dari latar belakang permasalahan yang ada maka peniliti tertarik untuk melakukan penelitian untuk membahas bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik yang wanprestasi dan juga bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam transaksi elektronik yang wanprestasi. Maka dari itu perlunya dilakukan penelitian menggunakan metode normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapiUntuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen dalam transaksi elektronik yang wanprestasi. Untuk mengetahui bagaimana kekuatan pembuktian alat bukti elektronik dalam transaksi online yang wanprestasi kekuatan pembuktian alat bukti elektronik peranan hakim sangatlah penting dalam menilai kekuatan alat bukti tersebut, Hukum positif Indonesia sudah cukup baik untuk pemberian perlindungan hukum saat terjadi nya wanprestasi dalam transaksi elektronik hal ini dapat di lihat dari Undang-Undang yang ada dan cukup jelas dalam pengaturan nya, walau dalam hukum pembuktian tidak mengenal hierarki alat bukti karena dalam teori Positif Wettelijk Bewijstheori pembuktian hanya didasarkan pada alat-alat bukti menurut undang-undang yang ada hukum di indonesia sudah sangat cukup dalam memberikan perlindungan hukum terkait perlindungan bagi konsumen yang terjadi wanprestasi dalam proses nya, terkhusus pada bahasan ini dalam transaksi elektronik.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | kekuatan pembuktian, wanprestasi, transaksi elektronik |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 21 Dec 2024 02:58 |
Last Modified: | 21 Dec 2024 02:58 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/26942 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |