TANJUNG, SULAIMAN (2024) TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENGATURAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN HEWAN YANG DILINDUNGI. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
1 abstrak sulaiman tanjung.pdf Download (162kB) |
![]() |
Text
2 pernyataan orisinalitas sulaiman tanjung.pdf Download (47kB) |
![]() |
Text
3 pengesahan sulaiman tanjung.pdf Download (50kB) |
Abstract
ABSTRAK SULAIMAN TANJUNG. NPM. 19810321. 2023. “Tinjauan Yuridis Tentang Pengaturan Tindak Pidana Perdagangan Hewan Yang Dilindungi”. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan. Pembimbing I Bapak Dr. Muhammad Aini, S.HI., M.H, Pembimbing II Bapak Fathan Ansori, S.H., M.H Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketentuan hukum terhadap hewan yang dilinduingi berdasarkan sistem hukum positif Indonesia dan Untuk Mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana pelaku perdagangan hewan yang dilindungi.. Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku. Hasil penelitian menunjukan Ketentuan hukum tentang satwa liar diatur dalam Undang Undang (UU) No. 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya hayati dan ekosistemnya, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah (PP) No. 7 Tahun 1999 tentang pengawetan jenis tumbuhan dan satwa dan PP No. 8 Tahun 1999 tentang pemanfaatan jenis tumbuhan dan satwa liar, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan Dan Satwa, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan Dan Satwa Liar, Keputusan Menteri Kehutanan Dan Perkebunan Nomor 104/Kpts-II/2000 Tentang Tata Cara Mengambil Tumbuhan Liar Dan Menangkap Satwa Liar. Ketentuan Sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana satwa liar yang dilindungi tercantum di dalam pasal 40 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990, yaitu : 1) Pasal 40 ayat (1) yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda palingbanyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”. 2) Pasal 40 ayat (2) yang menyebutkan bahwa : “Barang siapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.00,00 (seratus juta rupiah)”. Kata kunci: Pengaturan Tindak Pidana, Perdagangan Hewan, Dilindungi
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Kata kunci: Pengaturan Tindak Pidana, Perdagangan Hewan, Dilindungi |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | UPT PPJ |
Date Deposited: | 25 Jan 2025 03:56 |
Last Modified: | 25 Jan 2025 03:56 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/26956 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |