Akbar, Badali (2024) PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PEDAGANG KAKI LIMA BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 6 TAHUN 2019 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT DI KABUPATEN BARITO KUALA. Diploma thesis, Universitas Islam Kalimantan MAB.
![]() |
Text
ABSTRAK_BADALI AKBAR.pdf Download (185kB) |
![]() |
Text
LEMBAR PENGESAHAN_BADALI AKBAR.pdf Download (71kB) |
![]() |
Text
PERNYATAAN KEASLIAN_BADALI AKBAR.pdf Download (84kB) |
Abstract
Pedagang Kaki Lima atau yang biasa disingkat dengan kata PKL adalah istilah untuk menyebut penjaja dagangan yang melakukan kegiatan komersial di atas daerah milik jalan atau trotoar yang seharusnya diperuntukkan bagi pejalan kaki. Penegakan atau penertiban PKL dapat di dengar dan saksikan dari berita-berita baik di televisi maupun surat kabar hampir setiap hari. Penelitian ini difokuskan pada dua rumusan masalah, yaitu bagaimana penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, kemudian terkait apa saja kendala-kendala dalam penegakan hukum terhadap Pedagang Kaki Lima berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat. Penelitian ini merupakan penelitian empiris, yang bersifat kualitatif. Populasi penelitian adalah Pedagang Kaki Lima di Handil Bakti Kecamatan Alalak Kabupaten Barito Kuala, dan pihak yang berwenang dalam melakukan penegakan dan penertiban adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala. Teknik Pengumpulan data menggunakan teknik observasi, dan wawancara. Data-data yang diperoleh dalam penelitian ini dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif. Dari penelitian ini diperoleh hasil bahwa penegakan hukum terhadap pedagang kaki lima di Kabupaten Barito Kuala belum dilaksanakan secara maksimal dan optimal dikarenakan terdapat faktor internal dan faktor eksternal yang menghambat pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala dalam menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat diantaranya faktor internal diantaranya adalah terbatasnya personil pihak Satuan Polisi Pamong Praja, terbatasnya sarana armada, dan kegiatan diluar pengawasan terhadap pedagang kaki lima. Selanjutnya adalah faktor eksternal diantaranya adalah pemerintah belum punya relokasi untuk para pedagang kaki lima di Handil Bakti, ancaman yang dilakukan pedagang kaki lima, kurangnya kesadaran hukum bagi para pedagang kaki lima.
Item Type: | Thesis (Diploma) |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Penegakan Hukum, Pedagang Kaki Lima, Kabupaten Barito Kuala |
Subjects: | K Law > K Law (General) |
Depositing User: | Badali Akbar |
Date Deposited: | 13 Jan 2025 01:57 |
Last Modified: | 13 Jan 2025 01:57 |
URI: | http://eprints.uniska-bjm.ac.id/id/eprint/27031 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |